Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Bupati Subang Imas Aryumningsih, diamankan diduga terkait perizinan prinsip penggunaan lahan untuk perusahaan.
Padahal, Imas akan meju kembali sebagai calon bupati.
Baca: Tahun Baru Imlek, Gus Ipul dan Puti Soekarno Kenang Peran Gus Dur dan Megawati
OTT yang menimpa Imas itu sekaligus menambah deretan kepala daerah dari Golkar yang bermasalah dengan kasus korupsi.
Sebelumnya, Bupati Jombang Nyono Suharli wihandoko juga ditangkap akibat aksi suap-menyuap.
Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Jawa dan Kalimantan, Nusron Wahid mengatakan, sejauh ini sudah ada tiga kader Golkar yang terkena OTT pihak KPK menjelang Pilkada Serentak 2018.
"OTT Subang ini berarti sudah ada tiga kader Partai Golkar yang terkena OTT," kata Nusron saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Selain Bupati Subang dan Jombang, sebelumnya, calon Wali Kota Cimahi petahana Atty Suharti Tochija juga ditangkap KPK pada akhir 2016 lalu.
Terakhir ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi, yang ditetapkan menjadi tersangka.
Nusron menambahkan, DPP akan segera mengumpulkan pasangan calon dari Partai Golkar yang maju di Pilkada 2018.
Terutama paslon yang merupakan kader murni partai dan petahana.
"Tujuannya, supaya tidak memanfaatkan momentum pilkada sebagai dalih korupsi," ujar Nusron.
Nusron juga mengaskan, Partai Golkar tidak akan mentolelir terhadap tindakan kader yang korupsi. Menurutnya, alasan apa pun terkait korupsi yang dilakukan kader, tidak akan dibenarkan.
"Kita tidak main-main dengan isu Golkar bersih. Kita serius ingin tampil dengan wajah yang bersih demi meraih kepercayaan masyarakat," kata Nusron.
Rencananya hari Senin (19/2/2018) minggu depan Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan calon kepala daerah se-Indonesia yang diusung Golkar.
Pengarahan kepada calon kepala daerah penegasan mencegah perilaku korupsi.