Baca tanpa iklan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) untuk selalu kritis terhadap berbagai persoalan bangsa. Sikap kritis KAHMI dapat menjadi vitamin dan energi besar, baik bagi pemerintah dan DPR, untuk selalu berpikir dan bekerja demi kepentingan rakyat.
“Kritik bukan hal yang tabu. Justru kritik dibutuhkan untuk mewujudkan good governance di negara kita yang tercinta ini. KAHMI jangan segan untuk memberikan kritik serta solusi bagi kemajuan bangsa ,” ujar Bamsoet dalam acara pelantikan Pengurus dan Presidium KAHMI, di Jakarta, Minggu (11/3) malam.
Bamsoet dilantik sebagai anggota Dewan Pakar KAHMI bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan. Sementara, Ketua Dewan Pakar KAHMI dipegang Mahfud MD.
Hadir dalam pelantikan Pengurus dan Presidium KAHMI Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dilantik sebagai Ketua Dewan Etik, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristekdikti Mohamad Nasir, Gubernur DKI Anies Baswedan, Mahfud MD, Akbar Tanjung, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, serta undangan lainnya.
Bamsoet menilai, selama ini kiprah KAHMI bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak perlu diragukan lagi. KAHMI selalu konsisten dan penuh komitmen dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.
“KAHMI merupakan bagian dari kekuatan utama bangsa Indonesia yang memiliki peran besar dalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiprah KAHMI dalam beragam profesi seperti pengusaha, ekonom, budayawan, cendikiawan, politisi, dan atau pejabat publik adalah bukti kontribusi KAHMI bagi NKRI,” tutur Bamsoet.
Politisi Partai Golkar ini meminta KAHMI untuk turut berperan besar dalam pembangunan. Salah satunya dengan mengembangkan profesi wirausaha. Pasalnya, saat ini profesi wirausaha ini masih kurang diminati, khususnya di kalangan anak muda.
“Ada pandangan KAHMI itu political oriented, tentu ini tidak sepenuhnya benar. Karena, itu KAHMI periode ini perlu mendorong anggotanya untuk berkiprah dalam profesi wirausaha. Kita masih membutuhkan wirausahawan-wirausahawan muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Bamsoet.
Bamsoet memaparkan, berdasarkan data BPS di tahun 2017, jumlah wirausaha Indonesia baru mencapai 3,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 252 juta. Rasio ini masih lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia 5 persen, Cina 10 persen, Singapura 7 persen, Jepang 11 persen maupun Amerika serikat yang telah mencapai 12 persen.
“Menumbuhkan wirausaha tentu bukan tugas KAHMI semata. Semua pihak harus duduk dan bergerak bersama. Tugas ini penting untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur,” pungkas Bamsoet. (*)