Saran Polisi ke KPK: Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Mabes Polri mendukung himbauan pemerintah untuk menunda proses hukum calon kepala daerah yang diduga terlibat kasus korupsi selama masa pilkada serentak 2018.<br /> <br /> Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan, penundaan proses hukum calon kepala daerah oleh KPK hanya sekadar saran.<br /> <br /> Seperti dikemukakan Menko Polhukam Wiranto penundaan bertujuan untuk menghindari kesan atau tuduhan bahwa KPK masuk dalam ranah politik dan pemilihan kepala daerah.<br /> <br /> Namun, saran Menko Polhukam dan Polri ini tidak bersifat memaksa dan diserahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melaksanakannya atau tidak.