Roem Kono: Cawapres Jokowi Harus dari Golkar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Bidang Kesra DPP Golkar Roem Kono mengatakan pasangan Joko Widodo dalam Pemilihan presiden 2019 mendatang sebaiknya merupakan kader Golkar.

Pasalnya menurutnya, selama ini Joko Widodo tampak nyaman berpasangan dengan Jusuf Kalla yang merupakan kader Golkar.

‎"Pak Jokowi dengan kader Golkar wakil presiden perjalanannya aman, dia merasa terlindungi dengan peranan pak JK sampai saat ini, dan pak JK juga sebagai ekonom yang mengerti masalah pembangunan. Jadi dia merasa nyaman," ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Golkar di Hotel sultan, Jakarta, Jumat, (23/3/2018).

Selain itu menurut Roem partai Golkar merupakan salah satu partai utama yang mendukung Jokowi dalam pemerintah. Golkar telah total dalam mengawal pemerintahan Jokowi-JK.

‎"Partai Golkar partai yang terbesar, partai yang betul-betul mendukung semua program-program Jokowi. Sudah sepantasnya ya wakil presiden tetap dari Golkar," katanya.

Adapun mengenai kriteria pendamping Jokowi menurut Roem haruslah sosok yang dapat menggaet kaum milenial. Selain itu yang paling utama adalah memiliki kecocokan serta dapat menambah keterpilihan Jokowi di Pilpres.

"Di Golkar itu yang paling utama nomor satu masih pak Airlangga Hartarto. Karena itu kami sebagai pendiri Golkar, saya ketua umum (MKGR) saya mengharapkan sekali, supaya calon wakil presiden itu dari Golkar," katanya.

Sementara itu di tempat yang sama direktur eksekutif Charta Politika ‎menilai Cawapres Jokowi tidak akan mempengaruhi keterpilihan Jokowi di pilpres mendatang.

Baca: Dua Menterinya Diseret Setnov Proyek e-KTP, Ini Respon Presiden Jokowi

"Karena kalau kita lihat survei tidak ada satupun nama yang bisa mengangkat nama Jokowi sangat tinggi.," katanya.

Suara Jokowi menurut Yunarto dipengaruhi oleh kinerjanya sendiri pada masa pemerintahannya. Sehingga Jokowi tidak perlu mencari calon wakilnya yang dapat menambah elektabilitas.

‎"Sebenernya Jokowi bukan membutuhkan sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas karena faktor kinerja jauh lebih penting daripada Wapres," katanya.