News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2019

Tanggapi Susunan Kabinet Ala PSI, PPP: Jangan Ajari Bebek Berenang

Penulis: Fitri Wulandari
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi, saat ditemui usai diskusi yang digelar di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2018)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menanggapi serius susunan kabinet pemerintahan Jokowi Jilid II yang dibentuk Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Ia menegaskan, partainya saja tidak berani melakukan hal tersebut, padahal selama ini terbukti telah mengikuti pemilu selama 9 kali.

"Kami sebagai parpol yang sudah 9 kali ikut pemilu, hanya bisa memberikan bukti karena sudah teruji," ujar Baidowi, dalam pesan singkatnya kepada Tribunnews.com, Selasa (27/3/2018).

Ia pun heran dengan apa yang dilakukan partai besutan Grace Natalie itu.

Baca: PSI Susun Kabinet Jilid II, Ace Hasan: Itu Hak PSI

Menurutnya, seharusnya PSI memberikan bukti terlebih dahulu sebagai partai baru.

"Sementara bagi parpol baru, perlu memberikan bukti," kata Baidowi.

Melihat apa yang dilakukan partai yang dsaat ini menjadi sorotan itu, anggota Komisi II DPR RI tersebut pun mengibaratkan PSI tengah mengajari partai yang sudah lama.

Ia mengimbau PSI untuk tidak mengajari 'bebek berenang'.

"Ibaratnya (PSI) jangan seperti pepatah 'jangan mengajari bebek berenang'," tegas Baidowi.

Sebelumnya, pernyataan terkait susunan kabinet ala PSI itu diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni dalam konferensi pers di kantor DPP PSI, Jakarta.

Ia mengatakan bahwa struktur kabinet yang paling ideal untuk Indonesia adalah multipartai.

"Jadi yang pertama, kami sebenarnya ingin menghilangkan dikotomi antara profesional dan partai," kata Raja Juli.

Raja Juli pun menambahkan, sudah ada pembahasan nama kandidat menteri di internal partai, nantinya nama-nama itu akan disampaikan ke partai koalisi dan tentunya Presiden Jokowi.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!

Berita Populer

Berita Terkini