Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai harus dikaji ulang Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji dan umrah.
Mengingat panjang runwaynya hanya mencapai 2.500 meter saja, sedangkan untuk mengangkut calon jemaah haji diperlukan pesawat berbadan lebar, seperti Airbus A330 atau Boeing 777, sehingga panjang runway yang diperlukan minimal 3.000 meter.
Baca: Dinikahi Salah Satu Pria Terkaya di Singapura, Sosialita dari Keluarga Bakrie Ini Jarang Terekspos!
Baca: Tak Lagi Soal Lucinta Luna, Kevin Hilers Tuai Pujian di Hari Kartini karena Postingannya
"Oleh karena itu demi keamanan dan kenyamanan calon jemaah haji dan juga demi keselamatan penerbangan, Pemerintah jangan memaksakan diri menjadikan Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji pada tahun ini," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada wartawan dalam keterangannya, Sabtu (21/4/2018).
YLKI pernah diundang managemen bandara Kertajati untuk melihat progress report pembangunannya, yang waktu itu baru mencapai 84 persen (Februari 2018).
Secara umum fasilitas bandara (terminal) cukup memadai. Siap untuk menampung penerbangan domestik pada mudik Lebaran. Bahkan untuk penerbangan internasional sekalipun.
Tetapi, imbuhnya, banyak infrastruktur penunjang yang belum siap, khususnya untuk keperluan pariwisata. Misalnya di Kabupaten Majalengka belum ada fasilitas hotel berbintang.
Selain itu, yang lebih utama adalah target Bandara Kertajati sebagai embarkasi haji dan umrah. Sehingga ada akses penerbangan langsung dari Kertajati menuju Jeddah, Arab Saudi.
Jika dilihat jumlah/prosentase calon jemaah haji/umrah target tersebut cukup rasional. Sebab calon jemaah haji/umrah Provinsi Jabar adalah tertinggi di Indonesia, yakni berkisar 20 persenan dari total calon jemaah haji. Wajar jika Provinsi Jabar ingin punya embarkasi sendiri.
Namun menurutnya, jangan hanya karena ingin pencitraan, kemudian aspek keselamatan penerbangan diabaikan.
"Pihak maskapai jangan dipaksa dengan rekayasa teknis, agar penerbangan bisa transit dulu di Soekarno Hatta atau Kualanamu, untuk mengisi bahan bakar. Itu hal yang tidak efisien baik dari sisi biaya dan waktu penerbangan," jelasnya.
Jika Kertajati ingin menjadi embarkasi haji, maka Pemerintah/Kemenhub harus memperpanjang runway terlebih dulu, minimal menjadi 3.000 meter.
"Tidak ada kompromi untuk aspek kenyamanan, keamanan dan keselamatan penerbangan," tegasnya.