Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mengatakan, Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada hari ini, Selasa 1 Mei 2018, merupakan momentum Hari Buruh ini jangan hanya sekedar seremonial belaka,.
Momentum ini penting menjadi event untuk memperjuangkan narasi besar dan agenda kesejahteraan kaum buruh terkhusus Buruh di Indonesia.
"Saya pikir beberapa agenda penting yang harus kita perjuangkan bersama, terutama kesejahteraan buruh, dan ketersediaan lapangan kerja yang layak" ujar aktivis Pemuda Indonesia ini dalam keterangannya.
Dia melanjutkan, kesejahteraan buruh ini menjadi persoalan utama.
Karena itu mekanisme dialog tripartit harus dilakukan terutama keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan buruh, Pemerintah mesti berdiri bersama uruh karena buruh adalah jantung industrialisasi.
"Pemerintah mesti membuat regulasi dan law enforcement terkait kesejehateraan buruh, upah minimum provinsi dan sejumlah insentif kesejahteraan buruh mesti dibuatkan regulasi yang bersumber dari aspirasi buruh, agar buruh mendapatkan kerja yang layak, upah yang layak dan kehidupan masa depan yang layak," ungkapnya.
Haris yang juga merupakan Fungsionaris DPP KNPI ini menyampaikan sistem outsourcing harus dihapus karena mekanisme ini tidak memberikan jaminan kesejahteraan dan kejelasan pekerja.
Dia menilai sistem ini dalam prakteknya lebih banyak melahirkan masalah khususnya hadirnya perusahaan pihak ketiga yang melalukan rekrutmen tidak profesional sehingga hak-hak buruh terabaikan dan bahkan banyak terjadi kasus kriminal dan pelanggaran HAM.
Karena itu, ujar Haris, dengan banyaknya kejadian dan masalah yang diakibatkan sistem outsourcing ini maka pemerintah harus bertindak tegas pola-pola seperti ini harus dihapus.
Salah satu agenda krusial yang mesti diperhatikan adalah proteksi dan keberpihakan pemerintah pada peningkatan akses lapangan kerja pada buruh domestik, isu banyaknya tenaga kerja asing harus disampaikan secara baik, agar tidak menjadi agenda politik.
"Terlepas dari hal tersebut, saya menghimbau pemerintah harus menegakkan regulasi dan keberpihakan terhadap buruh domestik. Kita tidak anti terhadap tenaga kerja asing, namun perlu mekanisme yang berpihak pada tenaga kerja lokal, jenjang profesional dimana sumber daya manusia dalam negeri yang terbatas silahkan saja diambil dari luar, tapi level pekerjaan seperti buruh low skill dan middle skill begitu banyak tersedia dalam negeri karena itu pemerintah mesti menekankan hal tersebut kepada para pelaku dunia usaha," imbau Haris.