Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai Presiden Jokowi berhasil mewujudkan stabilitas politik selama tiga setengah tahun pemerintahannya.
Hal inilah yang menjadi modal dasar pemerintah dalam merealisasikan sejumlah program strategis yang termasuk dalam Nawacita.
Hal itu disampaikan Bamsoet, sapaan akrabnya, ketika hadir dalam diskusi mengenai rilis Evaluasi 3,5 Tahun Jokowi-JK: Quo Vadis Nawacita oleh lembaga Indo Barometer,di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/5/2018).
Menurut Bamsoet, hampir semua lembaga survei merilis tingkat kepuasaan publik terhadap Pemerintahan Jokowi-JK berada di atas angka 70 persen.
Bidang politik selalu menempati posisi teratas.
"Karena keberhasilan Jokowi mengonsolidasi mayoritas kekuatan politik menjadi modal utama dalam mewujudkan Nawacita,” kata Bamsoet.
Utamanya setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke pemerintahan, lanjut Bamsoet, stabilitas pemerintahan Jokowi-JK relatif terjaga dengan baik.
Sebab dukungan parlemen kepada pemerintahan Jokowi-JK mencapai 68 persen.
Kondisi berbeda dengan masa-masa awal pemerintahan yang kurang mendapat dukungan dari DPR.
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, modal politik itu sejalan dengan komitmen Jokowi-JK soal politik pembangunan nasional yang berorientasi Indonesiasentris.
Lewat itu, Jokowi-JK memperkokoh fondasi dan ikatan NKRI.
Dengan pembangunan yang berorientasi Indonesiasentris, Jokowi berusaha memperkecil kesenjangan antara Jawa dan sejumlah daerah di luar Jawa.
Bukti nyatanya banyak seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antardaerah.
Lalu dengan program tol laut, jalan lintas Papua, dan lintas daerah lainnya, termasuk pelabuhan ataupun bandara baru.
"Semuanya dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam bergerak dan memudahkan transportasi barang serta jasa," papar Bamsoet.
Jokowi-JK juga melaksanakan berbagai program unggulan lainnya untuk memperkuat masyarakat pedesaan.
Antara lain lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Bantuan Sertifikat Lahan Gratis.
Masih ditambah dengan Kredit Usaha Rakyat, bantuan sarana dan prasarana pertanian, dan terbaru adanya program padat karya tunai.
Maka itu pula, lanjutnya, tren tingkat kemiskinan sejak era Presiden Jokowi terus menurun. Bahkan, di tahun 2016 tingkat kemiskinan Indonesia terendah sepanjang sejarah tanah air, yaitu di kisaran 10,7 persen atau 27,8 juta jiwa.
"Selain karena berbagai program bantuan dan pembangunan, juga karena telah terciptanya lapangan kerja yang maksimal,” terang Bamsoet.
Di bidang hukum, Bamsoet menilai, pemerintahan Jokowi-JK sangat konsisten mendukung pemberantasan korupsi.
Namun. tingkat korupsi masih tinggi, terbukti indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan ke 96 dengan nilai 37 dari 180 negara.
Baginya, agenda pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi milik pemerintah semata.
Tetapi harus pula dilakukan oleh lembaga independen, seperti KPK dan pengadilan.
"Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi bersikap tegas dan tidak ikut campur dalam penanganan kasus-kasus korupsi,” pungkas Bamsoet.