Baca tanpa iklan
Laporan Reporter Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengecam kebijakan hak keuangan yang diterima pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Keppres ini sangat memalukan, sangat mencederai hati nurani rakyat Indonesia!” kata Mardani, Selasa (29/5/2018).
Mardani mengatakan, ia sebenarnya mendukung keberadaan lembaga BPIP sebagai upaya penguatan ketatanegaraan Bangsa Indonesia. Namun, menurutnya dengan pemberian hak keuangan sebesar itu, justru sangat membebani negara karena anggarannya tidak sedikit.
“Tidak tanggung-tanggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3 miliar per orang per tahun,” ujarnya.
Baca: Waduh! Mercedes-Benz GLE dan Range Rover Evoque Dijiplak Habis-habisan Lagi di China
Apalagi, menurut Mardani, perekonomian Indonesia saat ini kondisinya sangat berat. Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, dan utang melangit. Sehingga, menggaji besar tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.
Baca: Kata Cak Imin, PKB dan PDIP Akan Jadi Partai Penopang Utama Jokowi di Pilpres 2019
“Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka, dan memiliki empati yang kuat akan rakyat,” ucapnya.
Mardani mengungkapkan, kebijakan gaji pejabat BPIP sebesar itu telah membuat rakyat sedih. Juga, membuat Indonesia malu karena menggaji di luar batas kemampuan.
“Malu, saat negara sedang defisit dan utang menumpuk, kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para menterinya, kita malah menetapkan seenaknya,” paparnya
Ia menambahkan, pengamalan prinsip Pancasila justru seharusnya dilakukan dan diperlihatkan terlebih dahulu oleh elitenya.
“Pemimpinnya harus memiliki empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara. Oleh karenanya, #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah,” beber Mardani.