Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanua Nurcholis Majid
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak ingin dipandang sebagai 'bawahan' nya Habib Rizieq Shihab, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean, tegaskan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan besut Imam Besar Front pembela Islam (FPI) itu.
Dimana sebelumnya Habib Rizieq Shihab mendorong empat partai, yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang, bergabung dan membentuk koalisi keumatan.
Baca: Muncul Wacana Pasangan Prabowo-Puan di Pilpres 2019, Politisi Gerindra: Bisa Menang
Rizieq menyampaikan hal ini setelah ditemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di Mekah, beberapa waktu lalu.
"Kalau citranya menjadi subordinat di bawah komando Habib Rizieq, Partai Demokrat tidak tertarik," kata Ferdinand di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (7/6/2018).
Ferdinand mengungkapkan sebelumnya Demokrat melakukan komunikasi yang intens dengan Gerindra.
Namun trend positif itu merenggang lantaran Prabowo bertemu dengan Rizieq dan adanya bahasan mengenai koalisi keumatan.
"Kalau memang Prabowo bertahan di situ, di bawah komando Habib Rizieq, tentu Partai Demokrat urungkan niat bergabung," ucap Ferdinand.
Ferdinand sendiri melihat koalisi keumatan tersebut, masih sebatas wacana dan klaim dari beberapa orang saja.
Demokrat pun menurut Ferdinad, menempatkan ulama sebagai penasihat atau pembina kehidupan sehari-hari, bukan penentu kebijakan politik.
Namun Ferdinand menegaskan sikap Demokrat yang seperti ini bukan berarti pihaknya tidak menghormati ulama.
"Bukan untuk menentukan siapa kami dan ke mana arah politik kami. Kami adalah partai politik yang diatur undang-undang," ujar Ferdinan.
Pihaknya, kata Ferdinand, tidak ambil pusing dengan wacana koalisi keumatan.
"Dulu pas pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memenjarakan Rizieq juga kan," ujar Ferdinad.