Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menilai netralitas TNI, Polri, dan BIN dalam pelaksanaan pemilu maupun Pilkada adalah bersifat mutlak.
"Dan ini sudah saya tegaskan, disampaikan kepada Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Jadi tidak usaha ditanyakan lagi," ujar Jokowi di kompleks Glora Bung Karno, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Meski sudah meminta jajaran aparat keamanan untuk bersifat netral dalam pelaksanaan Pilkada, Jokowi pun turut mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama mengawasi seluruh anggota BIN, TNI, maupun Polri.
"Ada ketentuannya (bagi yang melanggar) kalau dilihat ada yang tidak netral, silahkan dilaporkan ke Bawaslu," ucap Jokowi.
Baca: Ali Mochtar Ngabalin Sebut SBY Baperan
Sebelumnya, SBY mengatakan ada oknum di BIN, Polri, dan TNI yang tidak netral pada Pilkada serentak 2018.
SBY mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.
"Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum," kata SBY di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
SBY menyatakan sebelumnya sudah menyampaikan agar negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral ketika melakukan kunjungan ke Madiun, Jawa Timur, pada 18 Juni lalu. Presiden ke-6 RI itu berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral.
"Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral," ujarnya.