Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR Zulkifli Hasan sedih dengan kasus yang menimpa adiknya, Zainudin Hasan.
Adiknya yang menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan tersebut terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) pada Kamis malam hingga Jumat dini hari tadi, (27/7/2018).
"Sebagai kakak tertua, wakil orang tua, prihatin dan sedih atas musibah yang terjadi," ujar Zulkifli saat dihubungi.
Zulkifli yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN tersebut menganggap kasus yang menimpa adiknya itu merupakan ujian bagi keluarga.
Menurut Zulkifli keluarganya sejak kecil selalu diajari untuk bekerja keras dan jujur.
Zulkifli meminta adiknya tersebut untuk koiperatif dalam menjalani pemeriksaan di KPK.
Baca: Ketua KPK: Operasi Tangkap Tangan di Lampung Selatan Terkait Permintaan Fee Proyek
"Kita ikuti proses hukum dan saya minta ke Zainuddin untuk kooperatif. Sebagai ketua umum PAN, saya selalu mengingatkan kader kader dimanapun berada untuk menjauhi perilaku korupsi," katanya.
Zulkifli meminta maaf kepada warga Lampung khususnya Lampung Selatan karena kasus adiknya tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kasus Zainudin tersebut kepada KPK.
"Sebagai kakak, saya memohon maaf kepada masyarakat Lampung Selatan khususnya dan seluruh masyarakat Lampung atas apa yang terjadi. Saya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada KPK. Saya percaya KPK akan bertindak professional," pungkasnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan dan enam orang lain pada Kamis (26/7/2018) malam hingga dinihari.
Demikian disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (27/7/2018).
"Betul tim KPK ada yang ditugaskan di daerah Lampung Selatan, dalam beberapa hari ini. Kamis tadi malam sampai dini hari ini," ujar Agus.
Agus menjelaskan, selain Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, enam orang lainnya yang terjaring OTT tim KPK terdiri dari unsur anggota DPRD, swasta dan pihak lain yang terkait.
Sang bupati dan keenam orang itu dicokok tim lembaga antirasuah karena diduga melakukan transaksi suap.