Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pernyataan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 100 juta orang.
Kalla lebih percaya data Badan Pusat Statistik (BPS) yang lebih valid.
Merujuk pada data BPS, ada penurunan angka kemiskinan per Maret 2018, menjadi 9,8 persen dan jumlah orang yang masuk kategori miskin menurun dari 27,7 juta jiwa pada Maret 2017 menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018.
"Itu datanya BPS tentu valid, kan tergantung ukuran apa yang kita pakai. Kalau ukuran yang kita pakai ialah berpendapatan sekian per bulan, atau konsumsinya per hari berapa. Itu ada ukurannya masing-masing," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden RI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (31/7/2018).
JK menjelaskan sejauh ini BPS memiliki indikator tertentu untuk menetapkan seseorang atau keluarga termasuk kategori miskin, seperti memiliki rumah, pekerjaan atau tidak.
Baca: Pukul 04.36 Wita Lombok Kembali Diguncang Gempa
"Ada 15 faktor itu untuk mengetahui, membuat klarifikasi yang miskin atau tidak, punya pekerjaan atau tidak, rumahnya bagaimana. Jadi sekitar itu, 20an lebih itu," jelas Kalla.
Diketahui, SBY saat jumpa pers di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Senin kemarin menyebut, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 100 juta orang.
Oleh karena itu, SBY berharap Prabowo dan pendampingnya nanti, jika memenangi Pilpres 2019, harus menaruh perhatian pada nasib 100 juta orang miskin itu.
"Kami sepakat bahwa persoalan yang dihadapi mereka itulah yang harus dijadikan prioritas pemimpin dan pemerintahan mendatang untuk mengatasinya secepat-cepatnya," ujar SBY yang berdiri di samping Prabowo.