Baca tanpa iklan
Selain itu, terdapat selisih jumlah pemilih menggunakan hak pilih di dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Pelanggaran terjadi di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.
Selain itu, pemohon juga menduga para penyelenggara pemilu dan Panwaslu Kabupaten Bogor menyalahgunakan kewenangan yang diberikan.
Di persidangan Selasa kemarin, sidang yang dipimpin Hakim Ketua Aswanto, Wakil Hakim, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul berupaya menelusuri kebenaran itu.
Tim kuasa hukum KPU Daerah, Paslon Nomor 2, selaku termohon, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin diminta tak memberi jawaban berbelit-belit.
Selain itu, para hakim MK sempat menegur dan mengingatkan Ridwan Arifin.
"Jabatan anda apa di Panwaslu, harusnya divisi hukum yang membacakannya jika tidak sanggup," ujarnya.
Di persidangan itu, turut hadir saksi pasangan nomor urut dua, yaitu Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Elly Halimah, Wakil Direktur Bidang Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan Hadist, David Rizar Nugroho.
Adapun, pihak KPU D, Panwas, hingga tim kuasa hukum nomor dua diberikan waktu menyampaikan jawaban.
Pengacara paslon nomor 2, Usep Supratman membacakan tiga tanggapan yang disampaikan dalam pokok perkara bahwa dalil pemohon tidak benar.