Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengingatkan masyarakat untuk tidak terbawa isu SARA pada pesta demokrasi pemilu serentak di tahun 2019 mendatang.
Calon presiden dan wakil presiden harus sesuai kata hati tanpa ada paksaan, termasuk dari isu agama yang kerap dimainkan dalam pelaksanaan pemilihan umum.
Sahroni menekankan, para calon presiden dan wakil presiden keseluruhannya merupakan putra bangsa.
Untuk itu Sahroni meminta masyarakat untuk tak terpecah belah meski pilihan politik berbeda.
"Bapak ibu tadi malam sudah melihat dan mendengar langsung calon presiden dan calon wakil presiden, baik Jokowi dan Ma’ruf Amin, baik Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini adalah putra-putra bangsa yang akan memimpin pertarungan di tahun depan. Silahkan bapak-ibu pilih dengan sesuai kata hati, jangan memilih karena paksaan, jangan jadikan agama untuk pedoman menjalankan politik," kata Sahroni saat berkunjung menemui warga Jati Pulo, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/8/2018).
"Kita sebagai masyarakat mendokan bangsa dan negeri ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat," kata Sahroni.
Hari ini kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden telah mendaftarkan diri ke KPU.
Presiden Jokowi yang pada pilpres mendatang menggandeng Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya usai pendaftaran di KPU mengajak seluruh warga negara Indonesia menghadapi pesta demokrasi dengan kegembiraan.
Dirinya mengingatkan demokrasi dalam pemilu seharusnya saling menunjukkan gagasan, ide, rekam jejak, dan prestasi.
Selain mengingatkan demokrasi tanpa paksaan, dalam kunjungan kerjanya Ahmad Sahroni turut mengingatkan pentingnya asuransi kesehatan, termasuk BPJS kesehatan.
Hal ini menjawab pertanyaan sejumlah warga mengenai kepastian masih atau tidak kebijakan BPJS Kesehatan dari pemerintah dan pelayanan di rumah sakit terkait aturan dikeluarkan.
"BPJS terus tetep ada, bu, nggak akan pernah berhenti selama pemerintah tidak pernah menyetop soal kesehatan. Ibu jangan khawatir," kata Sahroni menjawab pertanyaan warga Jati Pulo bernama Feby susinta.
Sahroni mengaku, hingga kini masih ada keluhan yang didengarnya terkait pelayanan rumah sakit terhadap pasien menggunakan BPJS Kesehatan.
Politikus Partai NasDem ini meminta pembenahan lebih baik oleh BPJS, khususnya pelayanan di rumah sakit.
"Tapi banyak memang yang kekurangan (BPJS) yang luar biasa di tiap-tiap daerah. Saya nggak tau apakah di Jati Pulo dan sekitarnya BPJS sudah sesuai atau belum. Untuk di Jakarta Utara luar biasa banyak sekali kekurangan atau hambatan yang dalam prosesnya menerima pasien BPJS," katanya.
Masalah kesehatan menurut Sahroni sangat vital, khususnya bagi mereka yang memiliki profesi beresiko tinggi, seperti pengemudi atau ojek beraplikasi online.
Menurutnya, mereka yang menggantungkan hidupnya dengan mencari penumpang melalui aplikasi tersebut harus memiliki BPJS Kesehatan ataupun asuransi kesehatan.