Baca tanpa iklan
Komisi XI DPR RI mengimbau pemerintah agar dapat menjaga iklim investasi dunia usaha. Dengan kurs dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin meningkat, pemerintah harus lebih fokus pada kemandirian dalam negeri.
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia mengatakan pemerintah harus fokus kepada efisiensi dan productivity.
“Hal itu harus dilakukan secara bersama-sama diseluruh lini. Sehingga bagi orang yang akan berinvestasi untuk membuka usahanya bisa merasakan kenyamanan dan keamanan, karena bisa berusaha di dalam negeri sendiri dengan tenang,” ujar Indah disela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (20/9/2018).
Dikatakan politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, semua pihak harus bersama-sama menciptakan suasana yang confident dan lebih mandiri di dalam negeri. “Sehingga kita tidak bergantung lagi pada mata uang asing, tetapi fokus pada kemandirian produktifitas dalam negeri,” tegasnya.
Pada kesempatan pertemuan Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kanwil Jatim, Ditjen Bea Cukai Jatim, dan Pemerintah Provinsii Jatim, hadir pula perwakilan industri rokok PT. HM Sampoerna dan Wismilak.
“Dari situ kita bisa melakukan pengawasan dengan mengindentifikasi hal apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh mitra kerja Komisi XI di lapangan. Karena upaya yang saat ini kita lakukan adalah meningkatkan penerimaan negara. Dan salah satu sumber penerimaan negara itu selain pajak adalah cukai,” jelas Indah.
Indah mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikannya dalam pertemuan rapat tersebut, khususnya kepada Ditjen Pajak. Indah meminta kepada Ditjen Pajak agar tidak hanya fokus kepada sektor cukai dan rokok saja. Menurutnya, sejauh ini industri rokok masih tetap mampu memenuhi target-target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Pada industri rokok, selain kita konsen pada penerimaan negara, kita juga harus memikirkan segi kesehatan masyarakat dari kebiasaan merokok yang dianggap kurang baik dan mengganggu kesehatan, hal itu juga harus ditingkatkan,” tandas Indah.
Dengan demikian, maka secara otomatis tumbuh kesadaran masyarakat yang semakin baik yakni dengan berhenti atau mengurangi konsumsi rokok. “Hal itu juga yang dijadikan alasan yang disampaikan pihak PT. HM Sampoerna bahwa produksinya sudah mulai sedikit menurun. Namun hal tidak menjadi masalah, karena cukai bisa diekstensifikasikan kepada barang kena cukai lainnya,” tutur Indah.
Politisi dapil Jawa Timur itu juga menyatakan bahwa yang menjadi fokus Komisi XI DPR RI saat ini adalah bagaimana meningkatkan penerimaan negara, utamanya yang ada kaitannya dengan kinerja pemerintah di lapangan.
“Khusus bagi Ditjen Bea cukai dan Pajak yang setiap hari bertemu dengan tax payers, mereka diharapkan mampu memberikan layanan yang baik, dan bisa mensinergikan antara Bea Cukai dan Pajak. Sehingga mereka tidak bisa lagi di-complain oleh wajib pajak terhadap peraturan dan tindakan-tindakan di lapangan,” imbuhnya.
Indah menilai, saat ini pihak Bea Cukai dan Pajak sudah berada di track yang tepat, yaitu bersama-sama memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
“Di Jawa Timur sendiri penerimaan negaranya cukup tinggi. Pemerintah sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan memberikan edukasi dan kesadaran membayar pajak dan cukai dengan benar, serta tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Kami berharap penerimaan negara di Provinsi Jatim dapat terus tercapai," pungkasnya(*)