Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala negara atau kepala daerah petahana selalu dipersepsikan dengan ketidakobjektifan apabila mengikuti pemilihan untuk periode mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Sudirman Said, anggota Badan Pemenangan Nasional calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca: Tragedi Kematian Haringga Sirla dan Pembekuan Liga 1 Jadi Sorotan Media Asal Inggris
"Karakter petahana melekat dengan persepsi ketidakobjektifan. Siapapun menjadi petahana mempunyai potensi risiko untuk dipersepsikan memihak," kata Sudirman, di acara Fenomena dukungan Pejabat Publik dan Kepala daerah terhadap petahana dan potensi pelanggaran di Jakarta Pusat, Rabu (26/9/2018).
Untuk itu, kata dia, penting bagi presiden petahana tetap menunjukkan sikap netral baik verbal maupun non verbal. Walaupun, dia menilai, seseorang yang maju periode kedua pemerintahan akan tergoda tiga hal.
Pertama, dia menjelaskan, menggunakan aparatur sipil negara (ASN), Polri, dan TNI untuk memenangkan pertarungan.
"Menggunakan aparat untuk memenangkan. Gubernur, bupati bahkan presiden mempunyai akses aparat penegak hukum, kepolisian, intelijen. Orang yang sedang bertaha tergoda menggunakan aparat," kata dia.
Kedua, dia melanjutkan, menggunakan sumber daya alam (SDA) yang ada sehingga berujung pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketiga, terlibat di dalam konflik kepentingan.
Sehingga, dia menegaskan, Joko Widodo sebagai seorang presiden harus bersikap mengurus seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya bekerja bagi untuk orang yang mendukungnya.
"Kalau pejabat publik menyadari itu, harus ada perilaku mewakili kepentingan seluruh rakyat. Bukan lagi wakil orang yang memilih, tetapi wakil seluruh rakyat," tambahnya.