Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur terpilih Sumatera Selatan Herman Deru tidak memasukkan pencegahan korupsi ke dalam program 100 hari kerjanya.
Namun, Herman menerangkan bahwasanya pencegahan korupsi bakal diterapkan selama 5 tahun dia menjabat.
"Itu tidak bicara 100 hari. Kalau bicara satu periode 5 tahun, 5 tahun kita menjadi pengawasnya. Dua periode 10 tahun kita jadi pengawasnya," terang Herman di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/10/2018).
Baca: Pihak Herman Deru-Mawardi Yahya Balik Tuding Alex Noerdin Salah Gunakan Kekuasaan
Menurut dia, pencegahan korupsi menjadi salah satu langkah kongkrit bagi para kepala daerah, termasuk dirinya.
Untuk mengurangi jumlah kepala daerah yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK.
"Ya jadi kita tahu bahwa ini menjadi salah satu yang wajib bagi para pemimpin untuk memberantas korupsi. Maka kita awali ini dari mencegah," kata Herman.
Usai menyambangi KPK, Herman menjelaskan belum mendapatkan poin-poin terkait pertemuannya dengan lembaga antirasuah tersebut.
"Berhubung saya belum masuk ke kantor, jadi saya belum tahu saya permasalahannya apa," jelasnya.
Dia juga berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, karena sudah membawanya ke KPK.
"Terima kasih pada pak menteri yang sudah mengajak kami kesini, menginisiasi datang ke sini. Dan terima kasih juga para pimpinan KPK, dan deputi, banyak yang datang tadi. Memberikan banyak ilmu bagi kami, utamanya pencegahan. Ini penting bagi kami," pungkasnya.