Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung khawatir kasus dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1 bakal menggerus suara partainya di Pemilu 2019.
Sebab, sejumlah petinggi Golkar disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi itu.
"Saya berpikir ini akan berdampak pada citra Partai Golkar. Kalau citra Golkar yang terbangun seolah partai ikut dalam proses proyek PLTU itu, ini kan bisa mempengaruhi keterpilihan Partai Golkar. Karena tokoh-tokoh partai disebut terlibat dalam satu kasus yang mempunyai indikasi kuat terjadi tindak pidana korupsi," ucap Akbar di Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2018).
Kasus korupsi PLTU Riau-1 terungkap saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Wakil Ketua Komisi Energi DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih, dan pemilik saham BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo.
Eni diduga menerima suap Rp 4,8 miliar dari Kotjo untuk memuluskan penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU mulut tambang tersebut.
Belakangan, dalam pengembangan penyidikan kasus, KPK kembali menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Golkar yang saat itu menjabat Menteri Sosial, Idrus Marham, jadi tersangka.
KPK menyangka Idrus menerima janji 1,5 juta dollar AS dari Kotjo untuk mengamankan penandatanganan proyek.
Setelah itu, dari balik tahanan, Eni menyampaikan keterangan yang membuka dugaan keterlibatan petinggi Partai Golkar lainnya dalam kasus ini.
Eni mengatakan sebuah pertemuan pernah digelar di rumah Airlangga pada pertengahan Januari 2018.
Tamunya adalah Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Melchias Markus Mekeng, Idrus Marham, Eni Saragih, dan Kotjo.
Menurut Eni, pertemuan di rumah Airlangga membahas sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga uap di Pulau Sumatera dan Jawa, di antaranya PLTU Riau-1, Riau-2, dan Tanjung Jati.
Rencananya, proyek itu bakal digarap perusahaan Kotjo.
Menurut Eni, dalam pertemuan itu, Kotjo berjanji memberikan fee sekitar 2,5 persen dari nilai proyek PLTU Riau-1, yaitu Rp 12,87 triliun, asal Golkar mau membantu mengawal proyek tersebut hingga penandatanganan kontrak.
"Mekeng dan Airlangga setuju," katanya.
Sebagai bentuk persetujuan, kata Eni, Airlangga menyatakan akan mengangkat Eni sebagai Wakil Ketua Komisi Energi DPR.
Penunjukan dianggap akan mempermudah mengawal proyek PLTU, karena Komisi 7 memiliki mitra kerja dengan PT PLN.
Menurut Eni, rencana mencari duit dari proyek negara itu untuk membantu memenangkan partai beringin dalam Pemilu 2019.
Golkar menargetkan meraih 110 kursi parlemen pada pemilu tahun depan.
Airlangga membantah ada pertemuan di rumahnya untuk membahas proyek PLTU Riau-1.
"Nggak ada," katanya.
Dia enggan menanggapi pertanyaan ihwal penugasan Eni mengawal proyek PLTU Riau-1.
Sedangkan Mekeng membantah terlibat dalam proyek tersebut.
"Saya enggak ngerti apa-apa," ujarnya.
Kotjo dalam sejumlah kesempatan enggan menjawab pertanyaan apa pun dari wartawan.