TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama empat tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai berhasil oleh berbagai pihak. Sebagai bukti, 9 agenda prioritas yang tertuang dalam janji kampanye sudah terealisasi dengan baik.
Pakar politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Dr Hariadi menilai Presiden Jokowi sudah berhasil memimpin Indonesia dengan baik selama empat tahun kepemimpinannya. Sebagai bukti, sembilan agenda prioritas telah berhasil diwujudkanya dengan baik.
"Tinggal masalah penegakan hukum yang harus terus didorong kedepannya," ujar Hariadi dalam keterangannya, Jumat (12/10/2018).
Baca: 10 Kecamatan di Bandung Berpotensi Ambles, Waspada Gempa Disusul Tanah Bergerak
Hariadi memaklumi masalah penegakan hukum sulit diurai secara cepat karena memang banyak aturan hukum yang tumpang tindih satu dengan yang lain dan juga Inkonsistensi antar aturan juga masih banyak ditemui. "Hal itu ditambah dengan kelemahan komitmen aparat penegak hukum," imbuhnya.
Sisi ekonomi, Hariadi memuji langkah cepat Jokowi dalam merespon sesuatu sehingga pertumbuhan ekonomi di dalam negeri relatif baik.
"Juga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang terus digencarkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi," tandasnya
Baca: Kento Momota Diduga Habiskan Malam dengan Yuki Fukushima, Terkuak Saat JADA Sidak Asrama
Bilapun ada sedikit masalah, dia menyebut hal itu lebih kepada pengaruh ekonomi global yang berada di luar kuasa pemerintah untuk mengaturnya.
"Jadi secara kuantitatif obyektif kondisi pemerintahan Jokowi secara umum lebih baik dibanding era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," klaim dia.
Bahkan, kata dia, Jokowi berhasil merebut kembali PT Freeport ke tangan Indonesia yang sebelumnya tidak berhasil dilakukan.
Lebih lanjut Hariadi menilai leadership Jokowi juga bagus karena sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan pendekatan persuasif, bahkan kepada pihak-pihak yang mengkritiknya sekalipun.
Leadership ala Jokowi, kata dia bukan ala militer yang otoriter dan totaliter yang diharapkan kelompok oposisi.
"Kalau seperti itu yang dikehendaki para demonstran yang menentang keras pemerintah pasti akan ditangkapi semua. Apakah oposisi suka seperti itu?" tanya dia.
Namun Hariadi melihat Jokowi bukan tipe pemimpin yang suka memberangus orang-orang yang berbeda pendapat.
"Beliau lebih senang memimpin sesuai tata aturan hukum yang ada," tandasnya.
Bahkan Jokowi terlihat santai menanggapi tudingan PKI yang diarahkan kepadanya.
"Beliau hanya bilang kalau ada laporkan. Tapi yang nuding malah asal ngomong dan tanpa ada bukti," kritiknya.
Sehingga isu tersebut selama ini hanya isapan jempol belaka dan selalu muncul menjelang Pemilu. "Jadi jangan-jangan yang menuduh adalah dia yang PKI sebenarnya. Cara-cara seperti ini memang sering dipakai (PKI)," tudingnya.
Seperti diketahui, sembilan agenda prioritas itu meliputi :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh Keb-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga