Baca tanpa iklan
Data citra satelit resolusi tinggi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) menunjukkan luas lahan sawah baku saat ini 7,1 juta hektare (ha), sementara data Kementan per September 2018 menunjukkan data luas lahan sawah 8,18 juta ha.
Jokowi, kata Anwar, juga mengakui data produksi beras sudah berantakan sejak 1997. Data tersebut, seperti laporan BPS, yang kemudian membuat pemerintah keliru dalam menentukan kebijakan, dan saat ini sedang dibenahi pemerintahan Jokowi.
Menurut Anwar, pemerintah kini mulai menerapkan data acuan tunggal untuk produksi beras.
Data tersebut diambil melalui metode Kerangka Sampel Area (KSA) yang dikembangkan bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan pemindaian satelit dari LAPAN untuk kemudian diolah BIG. “Dengan data yang benar, kebijakan yang akan diputuskan pun akan benar pula,” cetus advokat kelahiran Jakarta 1970 ini.
Ketua LPPED DR Abraham Christian Hutapea menambahkan, pihaknya tak heran bila kemudian gara-gara data yang salah soal produksi beras itu, terjadi pertikaian antara Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan Kepala Bulog terkait impor beras, seperti yang baru-baru ini terjadi antara Mendag Enggartiasto Lukita dan Kabulog Budi Waseso.
Bagaimana bisa data yang salah digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan? Lalu, siapa yang diuntungkan dari kesalahan yang sengaja “dipelihara” selama 20 tahun itu?
“Pemburu rente! Siapakah para pemburu rente itu? Ialah para pengusaha yang berkolaborasi dengan oknum penguasa yang mengizinkan impor beras. Terjadilah hubungan simbiose mutualisme di antara mereka. Pengusaha diuntungkan dengan kebijakan impor beras, keuntungan pengusaha mengalir ke oknum penguasa. Oknum penguasa itu bisa di eksekutif dan legislatif,” jelas Abraham yang bersama Anwar memimpin Gerakan Cinta Jokowi.