Baca tanpa iklan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan belanja infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR turut menggerakan sektor rill di berbagai daerah.
Pada tahun 2018, anggaran yang dibelanjakan Rp 114,33 triliun dengan progress penyerapan sebesar Rp 72,56 triliun atau 63,46 persen dan progress fisik mencapai 80 persen.
Progres fisik yang lebih besar dari penyerapan keuangan merupakan kewajaran. Salah satunya adanya ketentuan jaminan pemeliharaan setelah proyek selesai.
“Pada akhir tahun 2018, kami targetkan bisa mencapai 90-93 persen. Penyerapan anggaran bukan tujuan tetapi sebagai salah satu indikator kinerja. Belanja infrastruktur juga akan mendistribusikan uang ke daerah. Untuk itu, realisasi belanja infrastruktur PUPR juga harus dirasakan langsung manfaatnya, terutama meningkatkan daya beli masyarakat kecil yang merata hingga pelosok desa di seluruh Indonesia,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kementerian PUPR tahun 2018, di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Dalam Rakortas tersebut, Menteri Basuki meminta kepada seluruh Satuan Kerja untuk tidak hanya mempercepat realisasi belanja infrastruktur, namun juga memperhatikan kualitas infrastruktur yang dibangun dengan memperkuat pengawasan, serta mengelola dengan baik aset infrastruktur yang sudah dibangun.
Dalam arahannya, Menteri Basuki menginstruksikan kepada Para Kepala Balai/Satker Kementerian PUPR di daerah tidak hanya sebagai construction manager yang hanya fokus membangun, tetapi merupakan infrastructure manager.
“Kepala Balai Jalan harus bertindak sebagai road manager yang mampu mengatur jaringan jalan yang bisa dimanfaatkan oleh Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dalam mendukung kelancaran konektivitas. Begitu juga Kepala Balai Wilayah Sungai harus mampu menjadi water manager di wilayah kerjanya,” tutur Menteri Basuki.
Menjelang berakhirnya Kabinet Kerja pada tahun 2019, tidak boleh ada proyek infrastruktur yang mangkrak. Oleh karenanya dalam penganggaran tahun 2019, difokuskan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang sedang dibangun,
Progres penyerapan empat direktorat jenderal yang mengelola anggaran total Rp 111,62 triliun, masing-masing yakni Ditjen Sumber Daya Air sebesar 65,6 persen atau sekitar Rp 24,68 triliun dari pagu Rp 37,62 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp 27,04 triliun atau sekitar 59,09 persen dari total anggaran Rp 45,77 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar 68,26 persen atau Rp 12,46 triliun dari pagu Rp 18,25 triliun dan Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar 65,57 persen atau Rp 6,55 triliun dari total pagu Rp 9,98 triliun.
Rakor yang dihadiri sekitar 409 peserta terdiri dari para pejabat pimpinan tinggi madya, pratama, para kepala balai dan kepala satuan kerja (satker) Kementerian PUPR dari seluruh Indonesia. Tujuannya melakukan evaluasi pelaksanaan program tahun 2018 dan penajaman program tahun 2019.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen PUPR Anita Firmanti, Irjen PUPR Widiarto, Dirjen SDA Hari Suprayogi, Dirjen Bina Marga Sugiyartanto, Dirjen Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, Dirjen Bina Konstruksi Syarif Burhanuddin, Dirjen Penyediaan Perumahan sekaligus Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Khalawi AH, Kepala BPSDM Lolly Martina Martief, Plt. Kepala Balitbang Lukman Hakim dan Kepala BPIW Hadi Sucahyono. (*)