Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pihaknya tidak terlibat dalam beberapa spekulasi yang mengaitkan adanya institusi intelijen negara di Indonesia dalam kejadian pemasangan bendera di dekat kediaman Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) di Arab Saudi.
"Tuduhan BIN mengganggu HRS tidak benar dam hanya pandangan sepihak, apalagi menuduh bahwa anggota BIN mengontrak rumah di dekat kontakan HRS," ujar Juru Bicara Kepala BIN Wawan Hari Purwanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/11/2018).
Tuduhan pemasangan bendera di tembok, dikatakan Wawan, juga tidak ada bukti bahwa yang memasang adalah BIN. "Apalagi memfoto dan kemudian lapor ke Arab Saudi," kata dia.
Wawan mengatakan, tuduhan yang beredar tersebut dan disasarkan kepada BIN merupakan hoaks.
Baca: Mesin Kedua Pesawat Lion Air PK-LQP Ditemukan dalam Kondisi Terbelah Empat
"BIN justru menghendaki agar masalah cepat selesai dan tuntas, sehingga tidak berkepanjangan dan berakibat pada berkembangnya masalah baru, apalagi di luar negeri, di mana sistem hukum dan pemerintahannya berbeda," kata Wawan Hari Purwanto.
Wawan Hari Purwanto mengatakan, Saudi adalah negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi oleh Indonesia, dan operasi intelijen di negara lain adalah dilarang.
"Mereka bisa dipersona non grata atau dideportasi atau bahkan dijatuhi hukuman sesuai dengan UU yang berlaku di negeri itu," kata Wawan Hari Purwanto .
Sebagaimana juga dilakukan Kedubes Indonesia untuk Arab Saudi, Wawan mengatakan BIN juga selalu siap membantu HRS, terutama dalam hal pelepasan.
Baca: Tata Motors Pasok 30 Unit Truk Dapur Lapangan untuk Korps Brimob
"Bagi BIN tidak ada istilah kriminalisasi, sebab semua warga negara memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di depan hukum," kata Wawan.
BIN, dikatakan Wawan, pun tak mempermasalahkan aliansi politik HRS dan tidak memiliki dendam politik terhadap siapa pun.
"Aliansi politik itu hak seseorang dan itu sah-sah sana, sementara BIN adalah lembaga negara yang tetap ada meskipun silih berganti kepemimpinan nasionalnya, dan berkewajiban menjaga agar program pembangunan berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat," tutur Wawan.
Wawan mengatakan, BIN sama sekali tidak menganggap HRS adalah musuh, sebab semua adalah anak bangsa yang masing-masing memiliki pemikiran demokratis yang wajib dilindungi.
"BIN bertugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk HRS," ujar Wawan Hari Purwanto.