Baca tanpa iklan
Ia juga menyarankan agar kelima satker yang diusulkan menjadi WBK untuk melakukan studi ke satker peraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) berpesan kepada kita. Bagi satker yang diusulkan mendapatkan WBK untuk mempertahankan integritas, memperkuat pengawasan, serta menjaga kepercayaan publik dan pemerintah,” ungkap Harun.
Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM merupakan isu strategis Pemasyarakatan di tahun 2018. Setiap tahunnya, Kementerian PAN-RB menerima ribuan usulan Zona Integritas WBK/WBBM yang penilaiannya turut melibatkan lembaga lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Ombudsman RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Terdapat 6 aspek yang dinilai yakni manajemen perubahan, manajemen SDM, pelayanan public, tata laksana, akuntabilitas serta pengawasan.