Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam menyikapi penetapan Upah Minimum Kota (UMK), Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berkomitmen untuk lebih mengutamakan dialog ketimbang melakukan aksi demo kepada Polri.
Perwakilan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri AKBP Suwandi pun mengapreasi karena pihak KASBI melalui ketua umumnya Nining Elitos menyampaikan hal tersebut.
Baca: Bupati Pakpak Bharat Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK
"Mereka memang kecewa dengan adanya PP No 78/2015 yang membatasi kenaikan upah pekerja, namun kami apresiasi mereka lebih mengedepankan lobi dan dialog," ujar Suwandi, ketika dikonfirmasi, Sabtu (17/11/2018) malam.
Suwandi kemudian menjelaskan alasan atau mengapa langkah dialog lebih dipilih dan diambil KASBI.
KASBI, kata dia, merupakan organisasi yang tidak pernah berpolitik praktis sebagaimana tertuang dalam AD/ART yang hanya memperjuangan hak-hak pekerja atau buruh yang tidak dipenuhi.
Meski begitu, ia menyampaikan jika nantinya dialog tidak menemukan titik temu, pihak KASBI tetap dapat mematuhi aturan.
Baca: Kapolres Jakarta Pusat Akui Tidak Beri Izin Acara Pengibaran Bendera Warna-Warni di Monas
Terutama, jelasnya, ketika melakukan aksi protes atau penyampaian pendapat di muka umum. Menurutnya hal itu harus dilakukan sesuai aturan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang.
"Terlebih ditahun politik ini, karena tidak berpolitik pratis, KASBI agar ikut berperan aktif menciptakan situasi yang kondusif pada agenda Pilpres dan Pileg," imbau Suwandi.
Baca: Seorang Pria di Barito Timur Mengamuk Bunuh Ibu dan Tantenya Jelang Pernikahan Mantan Pacar
Semantara itu, Nining disebut Suwandi juga sudah menyatakan secara pribadi dan organisasi memahami apa yang di sampaikan pihak kepolisian.
"Agar dalam Pileg dan Pilpres membantu menciptakan situasi Kamtibmas kondusif dan pemilu damai," katanya.