Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Presiden Joko Widodo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kepala daerah tidak banyak memproduksi regulasi, berupa undang-undang maupun peraturan daerah (Perda).
Menurut Jokowi, perubahan-perubahan berbagai sektor yang begitu cepat harus direspon dengan sistem kerja dan regulasi yang lebih sederhana.
"Menurut saya, daerah saya kira tidak perlu Perdan banyak-banyak, nambahin pusing, regulasi di tingkat pusat, Pak Ketua DPR mohon maaf, undang-undang juga tidak usah terlalu banyak," ujar Jokowi saat penutupan Rapimnas Kadin di Solo, Rabu (28/11/2018).
"Saya banyak membaca dan melihat sekarang ini perusahaan-perusahaan ke depan inginnya tanpa peraturan," sambung Jokowi.
Jokowi juga menilai, negara juga sama tidak perlu banyak mengeluarkan aturan, karena hal tersebut menandakan tidak bisa merespon perubahan yang ada.
Baca: Presiden Jokowi Singgung Kebijakan Pemerintah Terkait UMKM Saat Hadiri Rapimnas Kadin
"Sering saya sampaikan negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Bukan negara besar mengalahkan negara kecil, bukan negara kuat mengalahkan negara yang lemah. Tapi negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat," papar Jokowi.
Jokowi membayangkan jika sebuah pemerintahan banyak memiliki regulasi maka roda perekonomian tidak dapat bergerak dengan cepat.
"Kita ingin menjadi negara yang cepat, bayangkan kalau government almost without the rule, aturannya enggak usah banyak-banyak sehingga kita bisa bergerak secara cepat," kata Jokowi.