Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto membuat kebijakan untuk anak perusahaannya. Dia merombak direksi anak perusahaan PT Jakpro.
Adapun anak perusahaan PT Jakpro yakni, PT Pulo Mas Jaya; PT Jakarta Konsultindo; PT Jakarta Energi Utama; PT Jakarta Utiliti Propertindo; dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
"Di internal kami sengaja melakukan pembaharuan untuk berlari lebih kencang lagi demi mengejar target bisnis yang ditentukan oleh Pemprov DKI Jakarta selaku pemilik saham dominan," kata Dwi Wahyu Daryoto dalam siaran persnya Senin (3/12/2018).
Lebih jauh Dwi menyebut, pergantian direksi di anak perusahaan Jakpro merupakan bagian dari journey of duty dan penyegaran biasa dalam sebuah organisasi perusahaan.
Untuk diketahui, direksi yang berganti itu adalah dirut PT Pulomas Jaya. Kini pimpinan PT Pulomas Jaya dipegang oleh Yudha Ketaren. Sebelumnya Yudha adalah direktur keuangan di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
Kemudian Dwi menunjuk Ario Pramadhi sebagai dirut PT Jakarta Utilitas Propertindo. Sebelumnya Ario Pramadhi dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo.
Sedangkan dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo dijabat oleh Gunung Kartiko.
Khusus untuk Gunung Kartiko dia merupakan sosok ekstrnal dari lingkungan Jakpro.
Sebelumnya Gunung seorang dirut di PT Akses Prima Indonesia, anak usaha dari TRG Investama. Perusahaan tesebut merupakana salah satu pemilik Tower Bersama Group.
Untuk diketahui, Dwi Wahyu Daryoto baru saja ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai dirut PT Jakpro pada Juli lalu. Dwi Wahyu menggeser posisi dirut sebelumnya, Satya Heragandhi.
Lebih jauh Dwi Wahyu menuturkan, setiap perusahaan yang berada di bawah PT Jakpro memiliki bidang cakupan pekerjaan yang berbeda. Tugas utamanya mengerjakan proyek-proyek milik Pemprov DKI Jakarta.
"Masyarakat berharap dengan adanya perombakan di jajaran direksi tentu akan menjadikan PT Jakpro lebih profesional, kompetitif dan efisien," katanya.
Dwi menyadari banyak pihak berusaha mencoba menghubung-hubungkan pergantian direksi BUMD dengan situasi politik di DKI Jakarta. Akan tetapi dia meyakini, selama PT Jakpro masih menguntungkan untuk Pemprov dan masyarakat Jakarta, maka dugaan tersebut akan padam dengan sendirinya. (*).