News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pembantaian Pekerja di Papua

Komnas HAM: Ada 3 Kasus Pembunuhan di Kabupaten Nduga

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Koordinator Penegakan HAM, Komnas HAM Amiruddin Al Rahab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada tiga kasus pembunuhan terjadi di Kabupaten Nduga, Papua.

"Paling tidak di daerah Nduga saja sudah 3 kali dalam beberapa bulan terakhir. Pertama sejak Pilkada serentak, kemudian dua bulan yang lalu juga ada kejadian yang sama," kata Koordinator Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM,  Amiruddin di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/12).

Dari ketiga kasus tersebut, dikatakan Amiruddin, penembakan terhadap pekerja pembangunan proyek Trans Papua merupakan kejadian paling besar, sehingga Komnas HAM memberikan perhatian khusus.

Karena itu, Amiruddin meminta agar pemerintah dapat menangani kasus secara komprehensif dan masyrakat setempat dilibatkan dalam pembangunan yang saat ini gencar dilakukan pemerintah.

"Itu karena mereka akan jadi garda terdepan supaya yang bisa mencegah peristiwa ini tidak terulang kembali," kata dia.

Adapun Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pemerintah, dapat memberikan rasa nyaman di lingkungan sekitarnya.

Baca: Cerita Baku Tembak antara TNI yang Menyelamatkan Pekerja Jembatan di Nduga dengan KKSB Selama 16 Jam

"Solusi tidak selalu datang dari Jakarta saja, tapi juga melibatkan masyarakat Papua dalam posisi seimbang, setara. Saya kira itu juga memberikan rasa aman, mereka juga nyaman," ujarnya.

Beka menuturkan, Komnas HAM rencananya bakal mengeluarkan rekomendasi terkait penembakan yang terjadi di Kabupaten Ndagu.

Saat ini, Komnas HAM dikatakan Beka sedang mengumpulkan data lengkap untuk segera mengeluarkan rekomendasi bagi pemerintah.

"Tapi (mengumpulkan data) di Papua tidak semudah itu, jadi menunggu pelaporan sementara dari teman kantor perwakilan Papua untuk kemudian kami keluarkan rekomendasi tersebut," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini