Baca tanpa iklan
Widiyanto mengatakan, sejak dirinya diangkat menjadi Sekretaris Satgas, tim membuat laporan responsif. Sehingga setiap laporan dari masyarakat langsung ditindaklanjuti.
“Laporan yang paling banyak dilaporkan itu di sektor pelayanan publik yang ada di Kementerian Dalam Negeri, mulai membuat KTP, perijinan IMB, itu banyak. Kedua di ATR/BPN tentang permasalahan tanah, dan ketiga baru di instansi lain,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Widiyanto juga menyampaikan mengenai sinergitas antar K/L baik di Pusat maupun daerah.
Ia mengatakan, untuk daerah saat ini sudah ada sekitar 540 UPP sehingga jika di ada target operasi di daerah maka mereka bisa berkoordinasi dengan pusat untuk melakukan operasi.
Baca: Ada Pungli dan Ribet Saat Urus Kependudukan, Forum Masyarakat Tertindas di Jember Buka Posko
“Untuk anggota Polri dan TNI yang terlibat, kami sudah ada SOP nya. Misalnya saja dalam pembuatan SIM, SKCK, dan sebagainya, kami sudah bersinergi dengan Biro Paminal dan dengan Propam. Kami juga bersinergi dengan Puspam TNI,” kata Widiyanto.
Rakernas Satgas Saber Pungli ini dihadiri oleh lebih dari 100 anggota Satgas yang ada di semua UPP Provinsi. Kemudian hadir juga para pejabat eselon I dari Kemenko Polhukam, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait.