Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar rapat koordinasi dengan partai politik, Bawaslu RI dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018) malam.
Rapat koordinasi itu membahas Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengaku menemukan potensi data ganda sebesar 1,6 juta.
Temuan itu paling banyak berada di tiga provinsi dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar, yaitu di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
"Kami masih menemukan potensi kegandaan sebesar 1,6 juta. 1, 6 juta itu terbesar ada di Jawa Timur, kedua di Jawa Tengah, ketiga di Jawa Barat, setiap provinsi ada," kata Muzani, ditemui di kantor KPU RI, Kamis (13/12/2018) malam.
Setelah menyampaikan temuan itu, dia mengaku, sudah memberikan file berisi data kepada lembaga penyelenggara pemilu itu untuk dicermati.
Selain itu, pihaknya juga berencana kembali mendatangi kantor KPU RI untuk memastikan temuan itu sudah ditindaklanjuti.
"Kami juga akan mengecek itu, apakah benar atau tidak, karena masih dibintangi NIK nya empat digit," kata dia.
Di kesempatan itu, Muzami mengapresiasi kebijakan KPU RI mempersilakan partai politik menganalisa secara bersama-sama daftar pemilih tetap (DPT).
Baca: Caleg dari PAN se-Sumsel Kena Imbas Sejak 25 Kadernya Deklarasi Dukungan terhadap Jokowi-Maruf
Termasuk juga membuka empat tanda bintang yang ada di Nomor Identitas Kependudukan (NIK).
Dia menambahkan, upaya itu dapat dilakukan untuk mengecek secara bersama-sama apakah DPT sudah valid.
"Partai politik peserta pemilu bisa mengakses di KPU untuk dicek bareng-bareng apakah data itu valid atau tidak. Akan dibuka semua, hanya untuk kepentingan pencermatan. Ini hanya untuk kepentingan pengecekan aja, secara ketat dan terbatas," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua KPU RI, Arief Budiman, menegaskan akan memberikan kesempatan partai politik mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai penetapan hasil perbaikan pada 15 Desember 2018.