Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membiayai sejumlah proyek pembangunan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara.
Peran sukuk tersebut dirasakan langsung oleh empat kementerian, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya menerima sukuk senilai Rp 7,99 triliun, yang kebanyakan ditujukan untuk proyek infrastruktur perkeretaapian.
"Kita harus masuk dalam satu planning yang pasti, sehingga uang itu harus benar-benar terserap. Bagi kami, ada 19 persen atau Rp 7,99 triliun dari anggaran Kemenhub yang dari SBSN," kata Budi dalam acara SBSN di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/12/2018).
"Kami sangat terbantu, rata-rata di kereta api. Karena kita juga cari format yang tingkat kepastiannya tinggi, yaitu kereta api," sambungnya.
Senada dengan Menhub Budi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono merasa terbantu oleh program SBSN tersebut. Pihaknya menerima sukuk sebanyak Rp 3,5 triliun.
"Kalau kita lihat, di 2015 dari Rp 81 triliun itu (kebutuhan pembiayaan) Rp 3,5 triliun itu dari SBSN atau 4,3 persen. Program SBSN saya sangat terbantu karena dipantau langsung progressnya oleh Kemenkeu," ucapnya.
"Artinya, kita dimonitor betul progress-nya. Sehingga, saya ikut terbantu untuk memonitor dan melakukan pengawasan mulai sejak pengadaan barang dan jasa," imbuh dia.
Program SBSN juga membantu proyek di bidang pendidikan, seperti pembangunan atau revitalisasi gedung universitas.
"Dari pengalaman saya, saya ingin mendorong semua gedung perguruan tinggi yang mangkrak bisa selsai. Kalau bisa pakai SBSN 50-100 persen, terima kasih Ibu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani," kata Menristekdikti Mohammad Nasir.
Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menggunakan SBSN untuk pembangunan sarana dan prasarana di beberapa taman nasional.
"Manfaat yang paling penting buat KLHK dengan SBSN ini adalah pengakuan bahwa taman nasional kita sudah jadi sesuatu yang sangat penting, dan di dalamnya ada infrastruktur yang harus dipersiapkan, karena dia jadi bagian penting destinasi wisata untuk pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Untuk diketahui, pembiayaan proyek-proyek pembangunan via SBSN sekira Rp 22,5 triliun di 2018.
Anggaran dana itu dialokasi untuk sejumlah Kementerian, di antaranya 15 proyek infrastuktur perkeretaapiaan pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 7,99 triliun, 101 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Direktorat Jenderal Bina Marga pada Kementerian PUPR dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 7,5 triliun.
Kemudian 3 proyek pembangunan taman nasional di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 51 miliar, serta 2 proyek pengembangan gedung perguruan tinggi di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebesar Rp 315 miliar.