Baca tanpa iklan
Diharapkan Indonesia dapat merintis pembentukan satuan tugas (task force) bisnis dan HAM nasional sebagai upaya percepatan pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menambahkan Inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil sering menjadi koridor yang membuka pemajuan penegakkan bisnis dan HAM di Indonesia.
"Negara harus menyadari pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam pemajuan isu ini, diharapkan negara dapat memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih luas kepada organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM,” katanya.
Dua perwakilan perusahaan publik, PT Sumber Sawitmas Sarana Tbk. dan PT Bumi Resources Tbk. diundang untuk berbagi pengalaman bagaimana Perusahaan melaksanakan penghormatan HAM pada seminar tersebut.
Ketua Tim Koordinator HAM PT Bumi Resources, Tbk, Mahmud Samuri mengatakan untuk memastikan implementasi penghormatan HAM oleh mitra kerja, perusahaan mewajibkan klausa penghormatan HAM berdasarkan UNGP dan DUHAM dimasukkan pada seluruh bentuk penjanjian kerjasama dan mitra kerja harus menyetujui itu.
"Tidak hanya itu, tim pengadaan kami pun melakukan survei terhadap profil mitra kerja, termasuk ada tidaknya tuduhan-tuduhan mengenai pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak karyawan dan tuduhan perusakan lingkungan,” katanya.