Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang lebih progresif menyatukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu tempat.
"Hadirnya MPP menyatukan pelayanan publik lintas kewenangan yang tadinya sulit dilakukan, dengan mengakomodir kearifan lokal," ujar Menteri PANRB, Syafruddin saat meresmikan MPP Banyumas, Jumat (18/1/2019) di Purwokerto, Jawa Tengah.
Menurut dia, reformasi birokrasi yang sedang digagas Kementerian PANRB saat ini untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat menghadirkan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik.
Baca: Negosiasi Manajemen PSM Makassar dan Guy Junior Selesai, Akankah Resmi Hengkang?
Memposisikan pemerintah sebagai representasi publik dengan membangun institusi publik yang berintegritas, responsif, dan baik dalam pengelolaan kebijakan publik.
Kebijakan publik harus adaptif, fokus program pemerintah perlu berganti secara berkelanjutan sebab saat ini perubahan terjadi begitu dinamis.
Sesuai dengan perkembangan yang ada, pemerintahan saat ini telah menjalankan sistem pemerintahan terbuka, dimana keinginan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pemerintahan sangat besar.
Bahkan untuk terlibat langsung dalam perumusan kebijakan publik yang manfaatnya akan dirasakan langsung masyarakat.
Baca: Yusril: Jokowi Minta Segera Urus Pembebasan Abu Bakar Baasyir
"Inilah framework yang mendorong lahirnya generasi pelayanan publik terpadu di Indonesia," ucap Syafruddin dalam keterangan yang diterima.
Melalui kerangka kerja ini pemerintah membuat pelayanan terpadu satu atap (PTSA), kemudian disusul dengan pembuatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP), dan disempurnakan dengan lahirnya Mal Pelayanan Publik.
Negara menghadirkan MPP banyumas karena melihat potensi daerah dimana banyak warganya menjadi pekerja migran sebagai pahlawan devisa.
"MPP ini sebagai prototipe yang menyatukan layanan terpadu satu atap untuk pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran," ujar Menteri PANRB.
Baca: Resmi jadi Suami Venny Chandra, Edric Tjandra: Doa Akhirnya Jadi Kenyataan
Berdasarkan fakta yang ada, daerah yang telah memiliki MPP pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berkembang secara pesat.
Sebab semua proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara efisien.
Karena itu Kementerian PANRB mendukung penuh upaya penyederhanaan perizinan melalui sistem online single submission yang juga sejalan dengan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (E-Goverment).
"Saat berada di Korea, saya pelajari penerapan E-Goverment mengarahkan pengembangan pelayanan pemerintah secara maksimal dan tingkat kepuasan masyarakat mencapai puncak tertiggi," ungkap Syafruddin.
Baca: Negosiasi Manajemen PSM Makassar dan Guy Junior Selesai, Akankah Resmi Hengkang?