Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastian tidak akan memberikan lagi kisi-kisi materi debat pada debat pilpres berikutnya. Dua kubu pasangan calon menyambut baik hal ini. Keputusan tersebut diambil setelah KPU melakukan evalausi pada debat pertama yang dinilai belum memenuhi harapan publik.
Rencananya, debat kedua akan dilangsungkan pada 17 Februari mendatang, mengambil tema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan Infrastuktur. Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon mengatakan, masyarakat menginginkan adanya pemikiran yang otentik dalam debat Pemilu Presiden 2019.
Oleh karena itu, ia berharap selain tidak adanya kisi-kisi pertanyaan, KPU juga melarang adanya kertas di atas podium debat.
Baca: Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Diusulkan Jadi Moderator Debat Kedua Pilpres
"Masukan saya harusnya, sudahlah saya kira masyarakat ingin melihat pemikiran pemikiran yang otentik dari kandidat karena itu engga boleh, engga usah lagi ada kisi-kisi dan juga kalau bisa ditempat podium itu tidak boleh ada kertas gitu jadi kertasnya kertas kosong saja yang disediakan KPU," kata Fadli, Senin (21/1/2019) kemarin.
Menurutnya, dengan seperti itu rakyat bisa menilai pemikiran pasangan calon presiden dan wakil presiden terhadap sejumlah permasalahan yang diajukan dalam debat.
Karena kata Fadli bila melihat debat perdana, maka masyarakat menilai program-program yang disampaikan pasangan Capres-Cawapres, seperti buatan konsultan politik.
Baca: Debat Kedua Pilpres 2019: Sejumlah Perubahan hingga Kandidat Moderator
"Saya pikir biasa itu sehingga kita ingin melihat pemikiran yang otentik apa sih yang sebetulnya dipikirkan supaya rakyat bisa menilai, dan bisa tahu ini loh program-programnya, ini loh visi misinya bukan visi misi ataupun program yang dibuatkan oleh konsultan," katanya.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai pertanyaan dari panelis yang diberikan dalam debat pertama Pilpres kurang tajam.
Akibatnya, kata Fadli, kandidat capres dan cawapres tidak optimal dalam mengeksplorasi visi-misinya melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, ia tak heran bila jawaban yang keluar dari masing-masing kandidat normatif.
"Pertanyaan panelis kurang mendorong paslon (pasangan calon) menjelaskan permasalahan, solusi, dan komitmen konkret. Pertanyaan panelis pun tak optimal mengkonkrtekan visi-misi dan program yang butuh dipertimbangkan penonton untuk menentukan pilihannya," kata Fadli.
Wakil Direktur Saksi Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Baidowi (Awiek) mengapresiasi KPU yang tidak akan lagi memberikan kisi-kisi pada debat ke dua mendatang. Ia mengatakan langkah tersebut untuk menghindari kecurigaan terhadap salah satu pasangan calon. "Ini saya kira bagus agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada pasangan capres," ujar Baidowi.
Ia mengatakan debat sebaiknya menonjolkan spontanitas sehingga menunjukkan keaslian jawaban. Meskipun demikian ia berharap pasangan calon juga diperbolehkan membawa catatan agar tidak salah dalam menyampaikan jawaban. "Membawa data juga dibolehkan agar tidak salah bicara data karena tak mungkin dihafal semuanya," katanya.
Menurut politikus PPP itu, diberikannya kisi kisi pertanyaan pada debat pertama sangat merugikan pihaknya. Sebab, muncul anggapan bahwa pemberian kisi-kisi merupakan keinginan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01. "Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Selanjutnya apapun mekanisme yang diatur KPU kami ikuti," pungkasnya.
Calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin tak mempermasalahkan dibatalkannya pemberian kisi-kisi kepada capres dan cawapres, sebelum digelar KPU.
"Tidak masalah saya kira (dibatalkan pemberian kisi-kisi). KPU melakukan evaluasi dengan mendengar saran-saran. Jadi, jika itu terbaik ya bagi saya gak masalah," ujarnya saat mengyunjungi warga diCigugurgirang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (20/1) dua hari lalu.