News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Sebanyak 96 Persen Penerima KPM Nyatakan Puas atas Program Bantuan Pangan Non Tunai

Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Seorang warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belanja sembako di e-Warong Barokah Sejahtera secara non tunai pada acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Gedung PSBN Wyata Guna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Kamis (1/3/2018). Bantuan pangan dari pemerintah kepada KPM itu diberikan setiap bulan melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA. Tujuannya untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Country Manager MicroSave Consulting (MSC) Indonesia, Grace Retnowati menyampaikan bahwa hasil temuan-temuan tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintah dan segenap pemangku kepentingan untuk mengambil langkah-langkah atau kebijakan yang diperlukan.

Ini dalam upaya perbaikan penyaluran bantuan sosial, terutama terkait dengan sosialisasi program, mekanisme pencairan/distribusi bantuan sosial, keberlanjutan program, dan mitigasi risiko.

Dari hasil temuan riset, misalnya, sekitar 85% KPM memiliki ponsel dan mayoritas di antaranya adalah smartphone.

Hal ini tentunya bisa menjadi masukan bagi pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan alternatif sistem pembayaran dan transaksi baru yang lebih mudah, murah, dan aman bagi masyarakat miskin sehingga risiko seperti lupa ‘PIN’ bisa ditekan.

Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT perlu didorong lebih lanjut pemanfaatannya sehingga dapat mendukung pencapaian program pemerintah lainnya seperti meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan kesejateraan masyarakat miskin melalui peluang usaha baru dari kerjasama antara e-warong, bank, serta BULOG.

Selain itu, untuk memastikan sistem audit dan pemantauan yang lebih akurat dan tepat waktu, perlu dipertimbangkan pengembangan platform sistem pembayaran dan pemantauan seluruh program bantuan sosial oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi sebagai mana dilakukan di negara lain.

“Contohnya, PFMS (Public Financial Management System) di India memanfaatkan gerbang sistem pembayaran nasional untuk menghubungkan secara langsung rekening perbendaharaan negara dan rekening KPM,” kata Grace.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini