Baca tanpa iklan
Prabowo Subianto menyebutkan banyak bukti anggaran bocor di KPK dan BPK.
JAKARTA, KOMPAS.com - Calon persiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kekayaan Indonesia yang bocor saat berkampanye di Blora, Jawa Tengah, Kamis (13/2/2019).
Menurut Prabowo, sudah banyak bukti yang menunjukkan bocornya kekayaan Indonesia.
Hal ini bisa dilihat dari banyaknya orang yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi serta temuan markup anggaran di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Mau cari bukti? Banyak sekali bukti di KPK saja mungkin banyak sekali, BPK saja temuannya ribuan, belasan ribu temuan yang tidak disentuh dan tidak diurus. Coba cek," kata Prabowo seperti disiarkan Gerindra TV.
Baca: Prabowo Ujar Tampang Grobogan di Hadapan Pendukung: Wis Ireng-ireng
Prabowo mengaku mengetahui persis kelakuan para elite di Indonesia karena ia juga menjadi bagian dari elite.
Dia mengaku sudah sering kali menasihati para elite untuk mengarahkan bangsa ini ke arah yang benar.
Namun, nasihat tersebut tak pernah didengar sehingga membuat dirinya muak.
"Saya mengerti, saya paham, karena saya bagian dari elite juga. Tapi saya muak denga elite itu."
"Saya merasa berkewajiban, tugas elite selalu membela kepentingan rakyatnya sendiri, tapi elite Indonesia sudah mabuk dengan kekayaan yang mereka nikmati, tidak peduli dengan nasib bangsa Indonesia," jelasnya.
Baca: Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura, Prabowo Subianto Ditemui Sang Mantan
Prabowo Prabowo pun berjanji jika ia memenangi polres 2019 bersama wakilnya Sandiaga Uno, maka ia akan memperbaiki kondisi ini.
Ia akan meningkatkan gaji aparat penegak hukum baik KPK, kepolisian, kejaksaan dan hakim.
Dengan begitu, diharapkan para penegak hukum bisa bekerja maksimal dalam memberantas korupsi.
"Jika saya menerima mandat sebagai presiden maka saya tidak akan mengijinkan koruptor koruptor itu berada dalam pemerintahan Republik Indonesia," tegasnya.
(Kompas.com/Ihsanuddin)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo: Mau Bukti Anggaran Bocor? Banyak di KPK dan BPK"