Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, mengatakan upaya mengaplikasikan Empat Pilar Kebangsaan dapat dimulai dengan berbuat baik dan mempelajari kebaikan orang lain.
Menurutntnya jangan mencari-cari kesalahan orang lain yang mengakibatkan kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di pelupuk mata tak tampak.
"Empat pilar sudah ada dalam diri sendiri, tinggal mau atau tidak, jangan sampai kalah sama keburukan. Kalau bisa mengalahkan kejahatan, itu sebagian nilai-nilai empat pilar itu," kata Mahyudin, pada acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis (21/3/2019).
Baca: Survei Litbang Kompas Sebut PSI Partai Baru yang Paling Ditolak Masyarakat
Selain itu, kata dia, jangan suka sombong, karena itu tidak berfaedah.
Bahkan, menurut dia, orang yang sombong, tidak suka kesombongan orang lain.
Sedang orang baik, akan diterima semua orang.
Baca: Fakta Terbaru Siswa SMKN 3 Tondano Tewas 14 Tikaman: Pembunuhan Berencana hingga Putra Semata Wayang
Dia mencontohkan hidup berdasarkan syariat agama islam dengan mengikuti rukun islam secara baik dan ikhlas insyaAllah ujungnya akan selamat dunia dan akhirat.
Jika mengacu pada Pancasila, dia menilai, Pancasila sebagai salah satu, dari empat pilar kebangsaan, mencakup semua tingkah laku dan sopan santun yang dimiliki bangsa Indonesia.
Karena itu, berperilaku baik sesuai tata krama dan sopan santun bangsa Indonesia, berarti sudah mengaplikasikan empat pilar dalam kehidupan sehari-hari.
Baca: Manajemen Persebaya Belum Beri Ijin Pada Djajang Nurdjaman untuk Tambah Pemain Asing Baru
Dalam kesempatan tersebut, dia pun menyampaikan kritik terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai sangat mahal.
Akibat mahal pelaksanaan demokrasi di Indonesia, banyak pejabat sengaja mencari pengusaha yang mau membiayai ongkos politik.
Sebagai kompensasinya adalah proyek atau lahan.
"Pejabat seperti ini tidak akan banyak memikirkan rakyatnya. Karena dia lebih memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal politik kepada pengusaha yang telah membantu. Dan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat korupsi," katanya