Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily buka suara terkait pernyataan Bowo Sidik yang mengaku diminta partai dan Nusron Wahid menyiapkan 400 ribu amplop "serangan fajar".
Ace mengatakan Partai Golkar selalu menghormati proses demokrasi yang sehat.
"Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat. Dan itu kan pengakuan dari Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang OTT (Operasi Tangkap Tangan), berusaha melibatkan pihak lain," ujar Ace melalui keterangannya, Rabu (10/4/2019).
Kendati demikian, Ace tak mau mengomentari lebih lanjut soal pengakuan Bowo Sidik itu.
Baca: Bowo Sidik Sebut Nama Nusron Wahid, Apa Kata Pimpinan KPK?
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menyebut strategi pemenangan dikembalikan kepada masing-masing caleg itu sendiri.
"Yang jelas Partai Golkar memerintahkan kepada seluruhnya calegnya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan," jelasnya.
"Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ace meminta pengakuan Bowo Sidik tersebut tak dikaitkan dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
Ace mengatakan TKN tak membuat kebijakan pemenangan seperti yang disampaikan Bowo Sidik.
"Apalagi dikait-kaitkan dengan kebijakan TKN. Tidak ada TKN membuat kebijakan dan strategi pemenangan seperti itu," tegasnya.
Sebelumnya, Pengacara Bowo Sidik Pangarso, Saut Edward Rajagukguk, menyatakan jika kliennya mendapat 'perintah' dari Nusron Wahid.
Pernyataan Saut terkait kasus suap yang menjerat Bowo. Diketahui Bowo menerima suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.
Yang kemudian uang suap senilai Rp 1,2 miliar dan sejumlah uang gratifikasi setotal Rp 6,5 miliar dipersiapkan Bowo untuk kebutuhan serangan fajar di Pemilu 2019.
Uang yang jika ditotal mencapai Rp 8 miliar itu dipecah Bowo dalam 400 ribu amplop dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu.
"Amplop mau dibagi ke Jawa Tengah atas perintah pimpinan dia, Pak Nusron Wahid. Pimpinan di pemenangan pemilu. Bappilu (Badan Pemenangan Pemilu) Jateng-Kalimantan. Ini langsung disampaikan Bowo ke penyidik," kata Saut di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2019).
Sekadar informasi, Bowo dan Nusron berada dalam satu wadah partai politik yang sama, yaitu Golkar. Selain di satu parpol, Bowo dan Nusron juga maju sebagai anggota calon legislatif (caleg) DPR di daerah pemilihan (dapil) yang sama, yakni Jawa Tengah II.
"Ya karena dia (Bowo) diperintah ya dia bilang diperintah (oleh Nusron). (Tujuannya) supaya banyak yang memilih mereka berdua. Karena di dapil yang sama," ungkap Saut.
"Bahkan katanya 600 ribu yang menyiapkan Nurwo (Nusron Wahid). Pak wahid 600 ribu amplop, Pak Bowo 400 ribu amplop," imbuhnya.
Senada dengan pernyataan Saut, Bowo yang sehabis diperiksa KPK pada Selasa (9/4/2019) juga mengatakan bahwa Nusron memintanya menyiapkan amplop serangan fajar.
"Nusron meminta saya untuk menyiapkan 400 ribu amplop, untuk menyiapkan itu," ucap Bowo singkat.
Fakta lainnya dari amplop-amplop serangan fajar Bowo ialah adanya cap jempol di masing-masing amplop.
Bowo adalah kader Golkar, partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf. 'Jempol' sendiri adalah simbol yang digunakan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk mengidentifikasi nomor urut 01 dalam pesta demokrasi lima tahunan kali ini.
Namun menurut Saut, logo cap jempol itu tidak berkaitan dengan Pemilihan Presiden Jokowi-Ma'ruf.
"Cap jempol memang dibuat karena supaya tahu bahwa amplop ini sampai atau nggak nanti. Sebagai tanda saja," tegasnya.
"Enggak ada (terkait Pilpres). Jadi begini, mereka punya pengalaman bahwa amplop itu tidak disampaikan kepada yang bersangkutan, nah untuk menghindari itu dibuat tanda cap jempol," sambung Saut.
Kata Saut, Bowo menyebut nama Nusron sebagai bentuk kooperatif kliennya terhadap penyidikan penanganan perkara.
Untuk diketahui, Partai Golkar telah memberhentikan Bowo dari kepengurusan DPP Partai Golkar.
Di DPP, Bowo sebelumnya duduk sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Tengah I.