Baca tanpa iklan
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta meyakini ekonomi semester I/2019 akan berkisar di antara 5,1 hingga 5,3 persen, ditopang oleh sejumlah peristiwa yang terjadi pada enam bulan pertama tahun ini, mulai dari pemilihan umum (pemilu) serentak hingga lebaran 2019.
“Separuh tahun ini banyak kegiatan yang terjadi. April ini kita baru saja menyelenggarakan pemilu. Mei mendatang disambut bulan Ramadan dan Juni nanti ada Hari Raya Idulfitri. Oleh karena itu saya yakin pertumbuhan ekonomi akan bergerak dari 5,1 hingga 5,3 persen,” ujarnya, Senin (22/4/2019).
Dia menjelaskan pemilu memberikan kontribusi positif terhadap konsumsi, utamanya dari lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) seperti partai politik, lembaga survei, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
“Kegiatan mereka itu membangkitkan konsumsi yang pada akhirnya memberikan efek pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” ucapnya.
Tidak hanya ditopang oleh konsumsi, Arif juga meyakini pertumbuhan ekonomi semester I/2019 akan didongkrak oleh investasi. Pasalnya, investor akan lebih yakin untuk menanamkan modalnya mengingat kepastian keberlanjutan kepemimpinan.
“Hasil pemilu ini tentunya memberikan faktor keyakinan bagi pelaku ekonomi karena mereka yakin mengenai stabilitas ekonomi yang dipicu oleh keberlanjutan kepemimpinan sehingga mereka menyegerakan rencana-rencana bisnis mereka pada tahun ini,” jelas Arif.
Sementara itu, Arif juga mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menjalankan pemilu dengan sukses. Meskipun demikian, ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilihan umum selanjutnya.
Salah satunya ialah pemberian akses jaminan kesehatan yakni BPJS dan asuransi jiwa terhadap seluruh petugas petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tanpa terkecuali. Dengan begitu, kejadian banyaknya petugas KPPS yang sakit dan meninggal bisa terselesaikan dengan baik.
“Ke depan harus ada terobosan dari KPU untuk bisa memberikan fasilitas yang lebih baik bagi petugas KPPS mengingat tugasnya yang berat,” jelasnya.
Selain itu, Arif juga menyoroti mengenai komentar yang menyudutkan presiden mengenai dugaan kecurangan pada pemilu. Presiden dianggap tidak merespons hal tersebut karena tidak menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut.
“Jadi kalau soal kecurangan tentunya bukan ranah presiden untuk berkomentar karena KPU adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah sekalipun oleh presiden. Orang-orang KPU pun dipilih oleh DPR bukan presiden sehingga tudingan KPU berpihak terhadap pemerintah pun menjadi tidak tepat,” tutur Arif.
Oleh karena itu, Arif mengimbau kepada semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya proses pemilu kepada KPU. Masyarakat juga diajak berpartisipasi untuk mengawal jalannya pemilu tanpa harus menciptakan dan menyebar informasi yang membuat resah masyarakat.
“Mari wujudkan pemilu yang adil dan damai tanpa harus menciptakan opini publik yang berlebihan,” tutup Arif. (*)