News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Pemilu 2019

Terlalu Berlebihan Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 71 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/4/2019). PSU dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu serentak 17 April 2019 lalu, dan KPU Tangerang Selatan atas rekomendasi dari Bawaslu Tangsel melaksanakan PSU di 2 TPS di Kelurahan Ciputat Timur. Tribunnews/Irwan Rismawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Politik Leo Agustino menilai terlalu berlebihan jika menghendaki pembentukan Pansus kecurangan Pemilu di DPR RI.

Leo Agustino menegaskan, sistem kepemiluan di Indonesia— dalam sistem politik— sebenarnya sudah mengupayakan pencegahan kecurangan Pemilu.

"Saya pikir terlalu berlebihan jika menghendaki pembentukan Pansus kecurangan Pemilu," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Kamis (25/4/2019).

Ini menanggapi usulan Wakil Ketua DPR Fadli Zon membentuk Pansus kecurangan Pemilu 2019 karena menilai banyaknya kecurangan terjadi.

Sistem pemilu di Indonesia, dia menjelaskan sudah memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dapat mengadukannya ke Bawaslu.

"Malah kita punya DKPP yang mengawasi penyelenggara Pemilu lain. Bukan hanya itu. Kecurangan seharusnya selesai di tingkat terbawah karena perselisihan atau kecurangan bisa dilaporkan pada saat ditemukan kecurangannya," jelasnya.

Ditambah lagi kata dia, pengawas pemilu bukan hanya dari dalam negeri.

Baca: Fadli Zon Usul Pansus Kecurangan, Golkar: Kok Kebelet Amat

Dari negara-negara lain pun ikut mengawasi sehingga kalau ada kecurangan, maka negara-negara yang memantau penelenggaraan Pemilu 2019 tidak akan tinggal diam.

Karena itu dia menilai terlalu berlebihan, jika ingin membentuk Pansus khusus mengenai kecurangan pemilu di DPR RI.

Jadi, dia mengajak semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu yang bisa melakukan checks and balances di antara penyelenggara.

"Jangan melulu mendeskreditkan dan mendelegitimasi penyelenggara Pemilu," ucapnya.

Karena dia tegaskan, sulit bagi pemerintah demokratis melakukan kecurangan yang masif dan terstruktur. Terlalu riskan dan memalukan apabila pemerintah berkuasa melakukan itu.

"Apalagi pemerintah petahana selalu menggembar-gemborkan kejujuran dan demokratikan pelaksanaan Pemilu," tegasnya.

Baca: Sandiaga Rela Batalkan Semua Jadwal Demi Bertemu Ma’ruf Amin

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyak kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.(*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini