Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu dengan Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, rabu (24/4/2019).
Pertemuan keduanya itu memunculkan spekulasi yang kini mewarnai konstelasi politik pasca-Pemilu 2019.
Lalu apakah pertemuan tersebut memungkinkan PAN justru berbalik arah bergabung dengan koalisi Jokowi?
Beda Pendapat di Internal PAN
Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan mengatakan meski kedatangan Zulkifli Hasan ke istana sebagai Ketua MPR, namun posisi Ketua Umum PAN tetap melekat.
Oleh karena itu ia menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk kenegarawanan Zulkifli Hasan.
Baca: Bima Arya: Ada Perbedaan Suara Kader PAN di Grup WhatsApp
"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).
Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.
Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.
"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.
Baca: Mahfud MD Ungkap Soal Sosok 'Pengadu Domba' Saling Serang ternyata 1 Komplotan, Cuma Mau Buat Kacau
Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.
Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.
"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.
Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.
Adapun rumor tersebut muncul setelah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Eddy, perbincangan tersebut terjadi usai pelantikan Gubernur Maluku, yang diusung oleh PAN.
Berbincangnya Jokowi dengan zulkifli bukan dalam acara khusus.
"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN. Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).
Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.
Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.
"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.
Menurut Eddy, PAN konsisten berada dalam Koalisi Adil dan Makmur.
Baca: PAN Akan Gabung Jokowi-Amin, PKS Yakin Tetap Bersama Prabowo
Partainya tetap berada di belakang Prabowo-Sandi, yang saat ini fokus mengawal proses rekapitulasi suara.
"Tidak perlu berspekulasi lebih jauh terkait pertemuan ini. Kita tetap konsisten berada di koalisi Adil Makmur. Jangan percaya rumor" pungkasnya.
PKS Yakin PAN Tetap di Koalisi Adil Makmur
Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap yakin Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan tidak akan berpaling hati dan meninggalkan koalisi Adil Makmur, pendukung Prabowo-Sandiaga, pasca-pemilu 2019.
Demikian disampaikan Ketua DPP PKS yang juga Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).
Baca: PKS Setuju Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
"Yakin insya Allah. Pak Zulhas tetap kami yakini bersama dengan Koalisi Adil Makmur," tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Ini menanggapi pertemuan antara Zulhas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (24/4/2019) lalu yang menimbulkan berbagai spekulasi.
Salah satunya, Zulkifli Hasan disebut bakal membawa PAN masuk koalisi pendukung Jokowi.
Dalam pilpres lalu, PAN berada dalam koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Bagi PKS, lebih lanjut ia menjelaskan, pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan merupakan pertanda yang positif untuk meredakan suasana politik pasca-Pilpres 2019 lalu.
Baca: Tak Terpilih, Caleg PKS Bongkar Rumah Pasangan Lansia di Kolaka Utara
"Elit yang akrab dan saling silaturahim bagus bagi masyarakat. Karena membawa angin kerukunan pada semua masyarakat," ucap mantan Ketua tim sukses Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI Jakarta lalu.
"Walau beda pendapat tetap saling menghargai, DNA tidak merusak persaudaraan dan persatuan," jelasnya.
Kata Pengamat
Menurut Pengamat Politik, Leo Agustino, bukan tidak mungkin Zulkifli Hasan akan kembali bergabung ke Koalisi Pemerintahan Jokowi.
"Tidak ada yang tidak ada dalam politik. Dan ini sangat mungkin berlaku dalam pemerintahan ke depan," ujar Leo Agustino kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4/2019).
Baca: Setelah Zulkifli Hasan, Giliran Said Iqbal Bertemu Jokowi di Istana
"PAN, Saya kira, akan memanfaatkan momen ini sebagai batu loncatannya ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin," paparnya.
Meski, kata dia, langkah tersebut akan mendapat perlawanan dari beberapa faksi yang ada di dalam PAN.
Pun dari dalam koalisi pendukung Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019.
Tapi yang jelas menurut dia, kepentingan PAN sebagai partai politik yang harus mempersiapkan kontestasi di Pilkada setelah Pemilu 2019 maupun persiapan menghadapi Pemilu 2024 menjadi jauh lebih penting.
"Karena itu, salah satu jalannya adalah bergabung dalam koalisi pemerintah," ucapnya.
Jauh dari itu semua, dia melihat, konsiliasi nasional lah yang hendak ditunjukkan Jokowi dan Zulkifli Hasan dalam keakraban usai pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) lalu.
Dia menilai, Jokowi dan Zulhas ingin menunjukkan silaturahmi dan persaudaraan serta persatuan tetap harus jadi utama bagi semua anak bangsa, pasca-Pilpres 2019.
"Konsiliasi nasional hendak ditunjukkan oleh kedua elit politik nasional tersebut. Kendati Zulhas bukan tokoh yang berkontestasi langsung secara nasional, tapi setidaknya pertemuan tersebut menunjukkan hal positif bagi konsiliasi nasional pasca Pilpres 2019," jelasnya.
Dalam pilpres lalu, PAN berada di koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga.
Selain itu dia menjelaskan, negara ini adalah negara besar yang sudah seharusnya dikelola oleh orang-orang besar dengan pikiran-pikiran besar pula.
Menurut dia, Jokowi dan Zulhas memperlihatkan pikiran-pikiran besar itu.
"Salah satu ciri pikiran besar dari para negarawan adalah persaingan politik berakhir ketika kontestasi itu berakhir — bukan justru dibesar-besarkan," tegasnya.
Bukan itu saja, imbuh dia, keakraban adalah ciri dari karakter bangsa Indonesia. Dan itu yang beberapa tahun terakhir ini seakan-akan hilang.
"Tapi dengan pertemuan Jokowi-Zulhas karakter yang hilang tadi kembali muncul sebagai local wisdom warga bangsa ini," jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, mengungkap dua makna pasca-pertemuan Jokowi dengan Zulkifli Hasan.
"Isarat bahwa PAN tetap menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Tentu dalam kapasitas beliau sebagai presiden sampai Oktober nanti. Sekalipun dalam pemilu kemarin PAN tidak menjadi bagian dari koalisi Jokowi, tapi silaturrahmi politik seperti ini harus tetap dilakukan guna lebih mendinginkan suasana," ungkap Ray, Jumat (26/4/2019).
Selain itu, isarat bahwa PAN tidak terlibat serta dalam arus isu people power yang disebabkan adanya dugaan kecurangan pemilu.
Ray memprediksi PAN mulai melihat persaingan pemilu telah selesai pada tanggal 17 April yang lalu.
"Soal hasil diserahkan kepada KPU untuk dihitung dengan seksama. Tentu saja tanpa menafikan akan kemungkinan terjadinya kecurangan di sana sini," kata dia.
"Apa implikasi dari pertemuan ini? Ke luar koalisi adil dan makmur, pertemuan ini menyejukkan. Sekalipun ada pernyataan yang menyebut kemungkinan PAN akan gabung ke koalisi Jokowi, rasanya hal itu masih jauh dari penjajakan," kata Ray lagi.
Ke dalam, menurutnya, tentu akan berdampak pada semangat untuk menggugat hasil pemilu.
Akan sulit bagi BPN melakukan gugatan hasil pemilu jika salah satu partai dalam koalisi justru memberi isyarat bahwa pemilu tidak memiliki persoalan besar.
Baca: Zulkifli Bertemu Jokowi, PAN Tegaskan Tak Berpindah Koalisi, Tetap di 02
Ray mengatakan kampanye pemilu curang yang dikampanyekan dalam beberapa Minggu ini seperti kehilangan gregetnya saat salah satu partai justru mulai memperlihatkan sikap menerima prosesnya.
"Saat yang sama, PKS juga terlihat tidak terlalu menonjol dalam hal menggugat hasil pemilu. Lalu dengan perkembangan situasi ini, nasib people power nampaknya akan berat terjadi. Sebab, bagaimanapun no people no power," Ray menegaskan. (Tribunnews.com/Srihandriatmo Malau/Dennis Destryawan/Taufik Ismail)