Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Berkarya minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pihak-pihak terkait berhenti mewacanakan pemindahan ibu kota.
Pemerintah diminta untuk mengurusi hal-hal yang dinilai lebih penting seperti banyaknya petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia dalam Pemilu Serentak 2019.
Hal tersebut mendapat respons dari pihak Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin.
Menurut Juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily, pemikiran besar yang baik soal pemindahan ibu kota harusnya didukung.
Baca: Plt Direktur Utama PLN Mengaku Dicecar 18 Pertanyaan oleh Penyidik KPK
Apalagi gagasan besar tersebut dicetuskan Presiden Soekarno, Soeharto, dan terakhir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Tapi gagasan besar itu tidak pernah jadi keputusan politik dan direncanakan dengan matang.
"Hanya di era periode Pak Jokowi, gagasan besar ini dengan tegas diputuskan," ujar Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Selasa (7/5/2019).
Baca: Soal People Power, Kapolri: Perbuatan untuk Menggulingkan Pemerintah yang Sah Ada Ancaman Pidananya
Melihat rekam jejak Jokowi dalam empat setengah tahun ini memerintah, Ace Hasan Syadzily yakin gagasan besar tersebut akan bisa dieksekusi.
"Kekuatan pak Jokowi adalah mampu menyelesaikan dan mewujudkan gagasan atau konsep yang sudah dibicarakan sebelumnya," tegas Ace.
"Banyak pekerjaaan besar seperti MRT, LRT, Jalan Tol yang mangkrak bisa diselesaikan dengan kepemimpinan pak Jokowi," tambah politikus Golkar ini.
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso meminta kepada Presiden Jokowi untuk menghentikan wacana pemindahan ibu kota untuk lebih bisa menangani insiden meninggalnya ratusan KPPS dengan serius.
"Kepada Bapak Presiden Jokowi dan para elite politik di parlemen, saya anjurkan untuk hentikan dulu wacana pemindahan ibu kota atau hal-hal semacamnya yang tidak terlalu urgen dibahas hari-hari ini," tuturnya.
Baca: Rekapitulasi Pemilu Luar Negeri, Prabowo-Sandi Unggul di 6 PPLN Timur Tengah
Lebih lanjut, Priyo mengusulkan dibentuknya Tim Pencari Fakta (TPF) guna menelusuri keraguan publik dibalik meninggalnya ratusan petugas KPPS.
"Saya usulkan perlunya dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang independen yang melibatkan ahli-ahli yang kredibel dan Komnas HAM. Itu untuk menjawab keraguan publik akan adanya spekulasi yang meluas atau kejanggalan-kejanggalam yang terjadi. Ini mengenai ratusan nyawa yg harus dijaga dan dihormati hak-hak asasi (HAM) nya," katanya.
Untuk diketahui, jumlah petugas penyelenggara pemilu 2019 yang meninggal dunia terus bertambah.
Data sementara secara keseluruhan petugas yang meninggal mencapai 554 orang, baik dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.
Diwarnai tawa
Suasana penuh tawa terlihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri kabinet kerja dan pejabat daerah meninjau calon lokasi ibu kota negara di Kalimantan Timur.
Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang dan helm putih, dikelilingi sejumlah pejabat saat berdiri di kawasan Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (7/5/2019).
Di lokasi tersebut, Jokowi berdiri di atas jalan tol Balikpapan-Samarinda yang masih dalam tahap konstruksi.
Baca: Pernyataan Setan Gundul Andi Arief Soal Koalisi Adil Makmur Menuai Reaksi dan Penasaran Sandiaga
Presiden Jokowi mendapatkan penjelasan terkait satu lokasi calon ibu kota, sembari ditunjukkan sebuah peta.
Pada sela-sela penjelasan, terdengar suara tawa dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang cukup keras.
Tampak semua pejabat, termasuk Presiden Jokowi ikut tertawa bersama.
Baca: Berpuasa, Ratna Sarumpaet Mengaku Badannya Mulai Gemuk Selama di Tahanan
Namun, setelah ditanya wartawan soal pembicaraan Presiden dan sejumlah pejabat hingga tertawa lepas, Jokowi tidak mengungkapkannya kepada awak media.
"Ya ada lah," ucap Jokowi singkat.
Peninjauan lokasi calon ibu kota negara, sebagai langkah serius pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa.
"Kita ingin melihat visi ke depan kita seperti apa. Indonesia sebagai negara besar juga ingin memiliki pusat pemerintahan yang terpisah dengan pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, dan jasa. Ini kita ingin menapak ke depan sebagai sebuah negara maju," kata Jokowi.
Baca: Bawa 70 Kg Ganja di Ban Truk Diderek
Provinsi Kalimantan Timur merupakan provinsi pertama yang dikunjungi Presiden dalam melakukan peninjauan awal terkait kelayakan calon ibu kota.
Dalam kunjungan ini, Kepala Negara sedikit menjelajah kawasan Bukit Soeharto yang berlokasi di Kawasan Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selama peninjauan berlangsung, Kepala Negara mendapatkan paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.
"Di sini saya melihat semuanya sangat mendukung. Kebetulan ini berada di tengah-tengah jalan tol Samarinda-Balikpapan. Kemudian kalau kita lihat di Balikpapan ada airportnya, Samarinda juga ada airportnya. Sudah enggak buat airport lagi, sudah ada dua. Pelabuhan juga sudah ada," tuturnya.
Baca: Resep Takjil Buka Puasa Super Praktis yang Bisa Kamu Buat di Rumah
Setelah meninjau lokasi di Kalimantan Timur, Jokowi meninjau kelayakan calon ibu kota lainnya yang satu di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kunjungannya ke Kalimantan Timur ini, Presiden tampak didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.
Tegaskan keseriusan pemerintah
Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah memiliki tekad dan keseriusan untuk mewujudkan wacana pemindahan ibu kota.
Wacana tersebut sebelumnya telah dicetuskan sejak era presiden pertama Republik Indonesia.
"Kita serius dalam hal ini karena sejak 3 tahun yang lalu sebetulnya telah kita bahas internal. Kemudian 1,5 tahun yang lalu kami minta Bappenas untuk melakukan kajian-kajian yang lebih detail baik dari sisi ekonomi, sosial-politik, dan dari sisi lingkungan," kata Presiden Jokowi saat buka puasa dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Negara, Jakarta (6/5/2019).
Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus.
Baca: 8 Terduga Teroris Ditangkap di Bitung, Bekasi, dan Tegal: Begini Keterlibatan dan Rencana Aksinya
Juga hadir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial M Syarifuddin, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, dan Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar.
Presiden Jokowi menjelaskan kepada para pimpinan lembaga tinggi negara apa yang telah dilakukan pemerintah untuk menjalankan wacana tersebut.
"Kami sudah menyiapkan ada tiga alternatif daerah yang sudah menyiapkan lahannya. Ada yang 80.000 hektare, ada yang sudah menyiapkan 120.000 hektare, ada juga yang 300.000 hektare yang telah disediakan meskipun belum kita putuskan yang mana yang ingin kita pakai," ucap Jokowi.
DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki wilayah seluas kurang lebih 66.000 hektare.
Baca: Riko Simanjuntak Tampil Dengan Gaya Rambut Mohawk Dalam Laga Persija Jakarta Kontra Bali United
Sehingga lahan yang kini sudah disiapkan di tiga alternatif daerah tersebut dirasa sudah lebih dari cukup untuk membangun sebuah kota yang dikhususkan bagi urusan pemerintahan.
"Apa yang sudah tersedia ini lebih dari cukup kalau hanya dipakai sebagai ibu kota pemerintahan. Artinya ini tinggal memutuskan," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa sebaran penduduk di Indonesia saat ini terpusat hanya di Pulau Jawa.
Tercatat sekira 57 persen jumlah keseluruhan penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.
Pulau Sumatera didiami kurang lebih 21 persen total penduduk.
Sementara sisanya tersebar di pulau-pulau lainnya.
Baca: Pria Ini Tewas Usai Motor yang Dikendarainya Tabrak Bus Trans Jogja
Persoalan tersebut tentu harus mulai dipikirkan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak terkait.
Presiden mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan lembaga-lembaga negara yang berkaitan.
"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi sekali lagi kami akan konsultasikan tahapan-tahapan besar dengan Bapak dan Ibu sekalian, utamanya kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan ini," jelas Presiden.
Terkait dengan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kesanggupan untuk menyediakan anggaran yang dibutuhkan.
Presiden telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat soal anggaran tersebut.
"Kemarin Menteri Keuangan sudah menyampaikan, kalau angkanya seperti itu tidak ada masalah, Pak. Asal tidak dikerjakan satu tahun. Artinya anggaran kita juga siap untuk menjalankan keputusan ini," tuturnya.
Meski demikian, Kepala Negara memberikan penekanan kepada jajarannya agar rencana pemindahan ibu kota ini sebisa mungkin dilakukan dengan tidak membebani APBN.
"Akan kita cari sebuah skema khusus sehingga nantinya ibu kotanya jadi, tetapi APBN tidak terbebani," ujarnya.
Baca: Pangeran Harry dan Meghan: Putra pertama lahir, Pengalaman paling menakjubkan
Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Kemudian Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
Lalu Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.