Baca tanpa iklan
TRIBUNEWS.COM,JAKARTA-Presiden Jokowi akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pasca Hari Raya Idul Fitri nanti. Kepastian ini diungkapkan oleh Juru bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi di komplek Istana Bogor,Rabu (8/5/2019).
Baca: Kegeraman Adian Napitupulu ke Rocky Gerung Hingga Tunjuk-tunjuk, Saat Bahas Petugas KPPS Meninggal
Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 lantaran beberapa menteri berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Termasuk, beberapa menteri yang lolos dan tidak lolos di Pileg 2019 sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Johan Budi menegaskan jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran.
"Kalaupun ada reshuffle habis Lebaran, tidak dikaitkan dengan nyaleg tapi lebih kepada kinerja. Pak Presiden tidak melihat kapan periode pertama berakhir. Tapi saya dengar tidak sebelum Lebaran karena menghadapi banyak hal," Johan Budi menjelaskan.
Baca: BPN Saling Berbalas Pantun, Semakin Terlihat Koalisi Prabowo-Sandi Kurang Solid
Johan Budi juga tidak menyebut siapa saja nama-nama menteri yang direhuffle. Dia menegaskan hal tersebut adalah hak prerogratif Jokowi, selaku presiden. "Saya tidak tahu soal nama, saya tidak tahu apakah memang ada reshuffle. Tapi definisi setelah Lebaran itu panjang. Oktober juga setelah Lebaran," paparnya.
Terkait hal ini, empat menteri kabinet Jokowi-JK yang maju sebagai calon anggota legislatif diprediksi gagal melaju ke Senayan berdasarkan penghitungan suara sementara.
Baca: Tak Bisa Hadir, Kuasa Hukum Sebut Bachtiar Nasir Harus Mengisi Acara Pengajian
Dari keempat menteri tersebut, tiga diantaranya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo. Satu menteri lainnya adalah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Johan Budi menegaskan kembali, Presiden Jokowi juga sudah memanggil para menteri yang terseret proses hukum di KPK.
Baca: Jadi Alternatif Ibu Kota, Kalteng Siapkan 300 Ribu Hektar Lahan
"Saya kira tidak hanya ketika seorang menteri diperiksa KPK sebagai saksi, tapi ketika pak presiden dapat informasi dari siapa pun, pasti akan dikroscek pada menteri yang bersangkutan," ucap Johan Budi.