Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWD.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily tak mau ambil pusing dengan adanya isu reshufle di akhir periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Ace menilai reshufle merupakan hak prerogatif presiden.
Baca: Jusuf Kalla Ingatkan Kepala Daerah Tidak Lakukan Lobi-lobi yang Berujung Korupsi
"Pak Jokowi memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi apalagi dalam sisa waktu yang tinggal dua tiga bulan ini mungkin bisa jadi banyak agenda agenda yang harus diselesaikan oleh pemerintahan," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Ace menegaskan Jokowi harus konsisten dengan tag line bersih, merakyat, dan kerja nyata.
Di sisa masa jabatan, Ace mengatakan, masih banyak yang harus dituntaskan Jokowi.
Baca: Otak di Balik Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi 62 Persen Terungkap, Sebut Sistemnya Tercanggih
Misalnya pembangunan infrastruktur yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan target.
Ace menambahkan hal yang terpenting dalam pemerintahan Jokowi harus menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemerintahan yang bersih dan bisa bekerja.
"Tentu kalau misalnya nanti kalau ada salah satu menteri menghadapi masalah hukum harus tetap fokus bekerja dan membiarkan menteri fokus pada masalah hukumnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu.
Setelah lebaran
Isu reshuffle kabinet para menteri pembantu Presiden Jokowi kian menguat pasca Pilpres 2019 ini.
Hal ini lantaran beberapa menteri ada yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik menjadi saksi maupun kantornya digeledah.
Selain itu, ada pula menteri yang lolos di Pileg 2019 sehingga bisa melenggang ke Senayan, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Staf Khusus Presiden, Johan Budi mengatakan reshuffle bisa dilakukan kapan saja. Menurutnya jika ada reshuffle pasti dilakukan setelah Lebaran.