Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, pidana denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan kepada Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy.
Sidang hari ini, Senin beragendakan pembacaan putusan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
Baca: Sekjen KONI Berharap Majelis Hakim Beri Keadilan
"Mengadili, satu menyatakan terdakwa Ending Fuad Hamidy bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 8 bulan, pidana denda Rp 100 juta dengan ketentuan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Ketua majelis hakim Rustiyono, pada saat membacakan vonis.
Pada saat membacakan putusan, majelis hakim menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam bidang pemberantasan korupsi.
Sementara itu, hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa bersalah, terdakwa ikut mensukseskan Asian Games dan Para Games 2018.
Untuk diketahui, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut Sekjen KONI, Ending Fuad Hamidy empat tahun penjara, denda Rp 120 juta subsidair tiga bulan.
Ending diseret ke pengadilan karena diduga menyuap Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto.
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2018. Dari OTT itu, KPK menetapkan 5 orang tersangka yaitu Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Johnny E Awuy sebagai tersangka pemberi. Kemudian tersangka penerima suap ialah Deputi IV Kemenpora Mulyana, PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dkk, serta staf Kemenpora Eko Triyanto.
Berdasarkan surat dakwaan, Jhonny memberikan 1 unit Toyota Fortuner hitam dan uang Rp 300 juta kepada Mulyana. Selain itu, Mulyana diberikan kartu ATM debit BNI dengan saldo Rp 100 juta. Selain itu, Jhonny memberikan ponsel merek Samsung Galaxy Note 9 kepada Mulyana.
Baca: Korupsi Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre Jayapura, KPK Tunggu Hitungan BPK
Jaksa menduga pemberian hadiah berupa uang dan barang itu bertujuan supaya Mulyana membantu mempercepat proses persetujuan dan pencairan dana hibah Kemenpora RI yang akan diberikan kepada KONI.
Perbuatan terdakwa tersebut diyakini melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.