News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Kasus Makar

Bicara Soal Penangguhan Kivlan Zen dan Soenarko, Moeldoko: Lebih Baik Negara Tidak Berpendapat

Editor: Whiesa Daniswara
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (18/6/2019)

Moeldoko meminta kepada pihak manapun di luar aparat penegak hukum untuk tidak boleh intevensi kasus yang menjerat Kivlan Zen dan Soenarko.

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun di luar aparat penegak hukum.

Terlebih terkait permintaan penangguhan penahanan terhadap tersangka Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen dan Mayjen TNI (purn) Soenarko.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (20/6/2019).

Baca: Polisi Keberatan Beri Penangguhan Penahanan untuk Kivlan Zen karena Alasan Tak Kooperatif

Baca: Tak Tangguhkan Penahanan Kivlan Zen seperti Soenarko, Ini Alasan Polri

"Terus terang dari awal saya mengatakan bahwa negara harusnya tidak ikut campur dalam konteks ini. Tidak  mengintervensi, tidak melibatkan diri," ujar Moeldoko.

Kivlan merupakan tersangka atas dua kasus, yakni dugaan kepemilikan senjata ilegal dan dugaan rencana pembunuhan sejumlah pejabat negara. 

Adapun Soenarko ditetapkan sebagai tersangka atas perkara dugaan penyelundupan senjata api ilegal dari Provinsi Aceh ke Jakarta. 

Moeldoko menekankan, secara psikologis, penyidik tentu bisa goyah apabila ada pejabat negara yang meminta penangguhan penahanan terhadap tersangka.

Baca: Kivlan Zen Ajukan Praperadilan, Polda Metro: Tidak Masalah

Baca: Kivlan Zen Ajukan Praperadilan Atas Penetapan Tersangkanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

"Kami tidak mau mengurangi independensi aparat penegak hukum ya. Maka untuk itu, lebih baik negara tidak berpendapat," ujar Moeldoko. 

Salah satu pejabat yang meminta penangguhan penahanan adalah Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

Moeldoko tidak mengetahui persis apa alasan keduanya yang meminta penangguhan penahanan Kivlan dan Soenarko. 

"Saya juga tidak tahu itu apa alasannya. Lebih  baik saya ini tidak berkomentarlah, nanti salah," ujar Moeldoko. 

Menhan Ryamizard Ryacudu sebelumnya telah menerima surat permohonan perlindungan dan jaminan penangguhan dari pengacara Kivlan Zen.

Baca: Kivlan Zen Merasa Difitnah, Polri : Kami Tetap Profesional Lakukan Penyidikan

Baca: Ryamizard Menghargai Permintaan Kivlan Zen yang Merupakan Seniornya di TNI

Ryamizard mengatakan, pihaknya telah meminta kepolisian untuk mempertimbangkan perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan Kivlan Zen.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini