Baca tanpa iklan
Globalisasi dan pertumbuhan demografi kelas menengah di Indonesia, juga meningkatan harapan publik.
Karena pengalaman masyarakat kelas menengah saat bersentuhan dengan pelayanan oleh sektor swasta yang semakin cepat, banyak terobosan dan kreativitas diciptakan oleh pelayanan pemerintah.
Oleh karena itu, untuk mengatasi situasi tersebut, Kementerian PANRB menciptakan transformasi yang luar biasa bagi inovasi pelayanan publik di Indonesia.
Untuk mendorong inovasi pelayanan publik, Kementerian PANRB melakukan beberapa langkah. Pertama, adalah program One Agency One Innovation yang digalakan sejak 2013, untuk merangsang setiap instansi pemerintah menghasilkan satu inovasi setiap tahun.
Kedua, adalah melakukan konwledge sharing dan replikasi inovasi. Inovasi yang dianggap baik, diterapkan secara nasional untuk percepatan pelayanan publik.
Kemudian tahap ketiga adalah menciptakan dasar hukum terhadap suatu inovasi agar terus berkelanjutan. Langkah ini juga disertai pelembagaan inovasi dalam kerangka regulasi, juga pemberian Dana Intensif Daerah (DID).
“Proses ini berjalan baik dan berhasil, memberi semangat baru bagi transformasi pelayanan publik pemerintah,” imbuh Menteri Syafruddin.
Digitalisasi dan virtualisasi di ranah pelayanan publik tidak terhindarkan. Kementerian PANRB menerapkan kesempatan tersebut untuk menjadikan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
Dalam satu dekade teraklhir, kunci keberhasilan refomasi birokrasi adalah penerapan sistem merit, melalui rekrutmen yang berbasis teknologi, efektivitas dan efisiensi manajemen anggaran yang bertanggung jawab, transparan dan fokus pada prioritas pembangunan, memastikan e-government dan inovasi pelayanan publik, serta meningkatkan integritas para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal di atas mendorong keikutsertaan indonesia dalam UNPSA sejak tahun 2014. Pada tahun 2015, inovasi Kerja Sama Antara Dukun Beranak dengan Puskesmas dalam Menghadapi Kelahiran dan Kematian Bayi dari Kabupaten Singkil, dan Inovasi Pemberantasan Kemiskinan dari Kabupaten Sragen, meraih juara kedua.
Tahun 2018, Sistem Early Diagnosis And Treatment (EDAT) dari Kabupaten Teluk Bintuni menjadi pemenang.
Dan kini, tahun 2019, Indonesia kembali meraih juara dalam kategori Memastikan Pendekatan Terintegrasi Di Lembaga Sektor Publik, yang diinisiasi oleh BNPB. Keberhasilan indonesia di level ini, semakin menguatkan semangat kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Di tahun 2019, Indonesia sekali lagi menjadi juara pertama di UNPSA,” seru Menteri Syafruddin di hadapan para delegasi dari berbagai negara.
Selain Menteri Syafruddin, delegasi Indonesia yang hadir dalam acara bergengsi itu adalah Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini, Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Tin Zuraida, dan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Politik Aidir Amin Daud, Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Hubungan Kelembagaan Rapiuddin Hamarung, dan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Komunikasi Dudy Purwagandhi.(*)