News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Eksklusif Tribunnews

Bambang Brodjonegoro: Perekonomian di Jakarta, Pemerintahan Geser ke Kalimantan

Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Rachmat Hidayat
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat ditemui tim Tribunnews saat wawancara khusus mengenai wacana pemindahan Ibu Kota Indonesia. Tribunnews/Jeprima

Sehingga itu juga bisa menciptakan efisiensi di dalam pembangunannya. Barangkali tidak perlu membangun bandara baru, tidak perlu membangun pelabuhan laut baru, maupun jaringan‑jaringan jalan penghubungnya relatif sudah tersedia.

Jadi kira‑kira itu studi yang tahapan akhirnya kita benar‑benar melakukan pengujian secara fisik, termasuk ketersediaan air bersih, dan kondisi tanahnya. Di Pulau Kalimantan itu ada yang tanahnya berupa gambut, tapi ada juga yang tidak gambut, tapi batubara.

Baca: Ketua DPR: Filosofi Permendikbud No.51/2018 Sudah Benar, Pola PPDB Harus Berkeadilan

Jadi kita ingin mencari lokasi yang seideal mungkin. Meskipun tidak 100 persen ideal, seperti yang kita bayangkan, tapi paling tidak yang mendekati ideal.

Mengenai pertimbangan pemindahan ibu kota dari Jakart, bagaimana kondisi sosial budaya dan psikologi di Jakarta, sehingga akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara?
Alasan pemindahan tidak terkait dengan kondisi sosial budaya di Jakarta. Tapi kita lebih melihat dari sisi ekonomi pembangunan yang lebih luas, yaitu ketimpangan luar biasa antara Jawa dan luar Jawa.

Antara Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, dan satu lagi antara Jakarta dan daerah sekitarnya dengan daerah lain di Indonesia. Kita melihat hari ini ketimpangannya luar biasa.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro 

Pulau Jawa 58 persen perekonomian, 57 persen penduduk. Sebanyak 150 juta penduduk hidup di Pulau Jawa, yang luasnya tidak sebanding dengan luas Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.

Jadi Pulau Jawa itu memang sudah begitu berat bebannya. Belum lagi masalah air bersih di Pulau Jawa, yang boleh dibilang sudah dalam kondisi kritis, karena sudah semakin berkurang dibandingkan dengan kebutuhan penduduknya.

Satu lagi, Jawa ini masih dibutuhkan negara ini, sebagai sumber ketahanan pangan karena produksi beras. Kalau Jawa ini dihuni demikian besar penduduk atau kita terus mendorong perekonomian bergerak cepat dengan tetap bertumbuh Pulau Jawa, maka akhirnya konversi lahan akan makin besar.

Akhirnya sumber ketahanan pangan ini bisa terancam. Sekali terancam, yang terancam bukan hanya Pulau Jawa tapi seluruh Indonesia.

Yang pasti Jakarta merupakan satu di antara kota terpadat di dunia. Kedua, masalah kemacetan dan banjir yang akut. Masalah banjir ini, tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek.

Baca: Isi Sebenarnya Buku Khusus Milik Soeharto Saat Jadi Presiden, Mantan Kapolri Ungkap Soal Daftar Urut

Kita berhadapan dengan banjir yang berasal dari hulu, maupun banjir yang berasal dari kenaikan permukaan air laut. Terkait kemacetan, Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) mengusulkan Rp 400 triliun lebih hanya untuk menata angkutan umum.

Jadi masalah Jakarta tidak sederhana, tapi kita ingin Jakarta menjadi sumber pertumbuhan. Karena itu, kita ingin bagi tugasnya. Pertumbuhan ekonomi kita dorong dari Jakarta. Tapi untuk mengurusi pemerintahan kita ingin geser itu ke Kalimantan.

Itu akan memberikan pesan, Indonesia ke depan itu akan menjadi benar‑benar Indonesia Sentris. Karena bagaimanapun sekarang Jawa ini sangat dominan, termasuk Jakartanya.

Jadi opsi memindahkan ibu kota, misalkan, ke daerah sekitar Jakarta, itu hanya membuat konsentrasi di Jawa semakin besar. Jadi kita coba juga mengupayakan perkembangan ekonomi dari daerah, dengan pusat pemerintahan sebagai kegiatan utama di ibu kota baru tersebut.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini