Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Muhammad Syafii menilai Ketua Umumnya Gerindra Prabowo Subianto adalah sosok yang tidak akan mencederai demokrasi.
Hal itu dikatakannya merespons sikap Gerindra apakah akan kembali menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah selama 5 tahun ke depan.
"Pak Prabowo sendiri adalah orang yang sangat demokratis, yang tidak pernah mencapai tujuan membangun Indonesia melalui cara yang tidak demokratis," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2019).
Baca: TKN Hargai Keputusan Sandiaga Uno Ingin Jadi Mitra Penyeimbang Pemerintahan Jokowi
Menurut dia, sikap Prabowo mengindikasikan jika partai berlambang Kepala Garuda itu akan tetap menjalankan fungsi check and balances.
Ia mengungkapkan kebanyakan kader Gerindra menginginkan partainya tetap berada di luar pemerintahan.
Sehingga, kata dia, bukan tidak mungkin Gerindra akan kembali menjadi oposisi.
"Kita bisa membaca gerak yang dilakukan Pak Prabowo sebagai orang yang demokratis, dia pasti tidak akan mencederai sistem demokrasi di mana akan menghilangkan check and balance itu," jelasnya.
"Ya, saya kira seperti itu. Bahwa kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," imbuhnya.
Namun, ia mengatakan sikap resmi Partai Gerindra akan ditentukan setelah adanya pertemuan dengan para kader Gerindra.
"Saya kira tiap ada hal yang sangat penting Pak Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri, dia pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutuskannya dalam pertemuan nasional internal partai," pungkas anggota Komisi III DPR RI ini.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pilpres Tim Prabowo-Sandi, partai koalisi yang tergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) belum menentukan sikap apakah menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah.
Apalagi, koalisi yang bernama Indonesia Adil dan Makmur itu telah selesai.
Kabar berhembus jika partai-partai pendukung Prabowo-Sandi berperluang merapat dalam barisan Jokowi-Ma'ruf.
Selain Demokrat dan PAN, Gerindra juga dikabarkan berpeluang untuk bergabung dalam pemerintahan lima tahun ke depan.