Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan di media sosial beredar susunan kabinet pemerintahan capres Jokowi dan cawapres Ma'ruf Amin.
Nama-nama calon menteri bermunculan.
Seperti Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Ketua Umum PSI Grace Natalie dan nama-nama lainnya masuk dalam jajaran kabinet tersebut.
Dikonfirmasi soal susunan kabinet yang beredar serta rencana reshuffle atau perombakan kabinet,
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan itu adalah hak prerogratif presiden.
"Jangan tanya saya, tanyakan ke presiden, itu hak prerogratif presiden," tegas Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2019).
Baca: Jokowi Akan Bertemu Prabowo, Luhut: Biarkan Orang Baik Ketemu, yang di Luar Jangan Resek
Baca: Jokowi Mulai Bicara Sosok Calon Menteri
Ditanya bagaimana jika Presiden Jokowi di periode keduanya kembali menunjukkan jadi menteri?
Luhut malah berkelakar.
"Karena yang nanya wartawan, ya saya tidak jawab. Kalau yang tanya presiden baru saya jawab. Intinya saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Biarkan nanti waktu yang menjawab. Saya biasanya tidak pernah ditawari, tahu-tahu diberitahu besok bakal dilantik," tambah Luhut.
Terpisah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi dengan santai terkait beredarnya susunan kabinet di periode kedua Jokowi.
Moeldoko yang juga Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menilai susunan kabinet yang beredar di dunia maya selalu berubah-ubah dan tidak perlu dipikirkan.
"Ya namanya isu kan, enggak usah terlalu ditanggapi. Hampir setiap minggu berubah, tanya yang buat lah," singkat mantan Panglima TNI itu.
Reaksi Yusril
Sementara itu, Ketua Tim Hukum Pasangan Calon 01 Yusril Ihza Mahendra bicara soal kemungkinan dia masuk ke kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut dia, sampai saat ini belum ada tawaran dari Jokowi untuk membantu kabinet.
"Wallahua'lam, sampai sekarang secara eksplisit itu belum ada pembicaraan tentang hal itu," kata Yusril kepada wartawan seusai bertemu Jokowi di Istana Bogor, Senin (1/7/2019) malam.
Yusril datang ke Istana bersama seluruh anggota tim hukum paslon 01 yang telah memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Mahkamah Konstitusi.
Namun, Yusril datang lebih dulu dan sempat bicara empat mata dengan Presiden Jokowi.
Menurut Yusril, dalam pertemuan empat mata itu ia dan Presiden lebih banyak mendiskusikan tatanan hukum ke depan, misalnya terkait Undang-Undang Dasar 1945.
"Belum ada sama sekali pembicaraan terkait kabinet," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.
Ketika ditanya siap atau tidaknya jika ada tawaran masuk kabinet, Yusril hanya tertawa.
Ia menyampaikan bahwa ia sudah pernah menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan di era pemerintahan Gus Dur.
Kemudian ia juga pernah menjadi Menteri Kehakiman dan HAM di zaman Megawati Soekarnoputri.
"Apa iya saya masih disuruh jadi Menteri Hukum HAM lagi? Jadi nanti tiga kali itu," kata dia.
Artikel di atas telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yusril: Apa Iya Saya Masih Disuruh Jadi Menkumham Lagi?"
Tanggapan Mahfud MD
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD berharap tidak ada lagi gejolak pasca-penetapan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
Mahfud berharap, pemerintahan bisa berjalan dengan semestinya meskipun masih ada tahapan politik berikutnya yakni pembentukan kabinet.
"Sesudah ini saya kira pemerintah harus berjalan seperti biasa. Mungkin akan ada proses-proses politik dalam rangka pembentukan kabinet, itu silakan saja dibicarakan baik-baik. Negara ini pokoknya harus jalan," katanya usai menjadi pembicara saat halalbihalal KAHMI Rayon Brawijaya di Kota Malang, Minggu (30/6/2019).
Mahfud mengatakan, penetapan pasangan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya berkaitan dengan prosedur tahapan pemilu.
Setelah tidak ada tahapan hukum lagi, KPU memang berkewajiban menetapkan pasangan calon terpilih.
Setelah itu, presiden dan wakil presiden terpilih akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.
"Kemudian nanti pelantikannya, pengucapan sumpahnya di gedung MPR, di depan MPR pada tanggal 20 Oktober. Jadi penetapan dulu oleh KPU sebagai lembaga yang berwenang menentapkan siapa yang menang siapa yang kalah," jelasnya.
KPU menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).
Penetapan itu dilakukan setelah MK menolak seluruh gugatan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.